PT BSI Berikan Bantuan Motor lima Desa Se-kecamatan Pesanggaran, Tokoh Aktivis Banyuwangi Beri Tanggapan

Banyuwangi, RN Gonjang ganjing bantuan kendaraan bermotor roda dua yang diberikan PT BSI kepada lima desa se-kecamatan Pesanggaran yang ram...

Merasa Dicemarkan Nama Baiknya, M.Yunus Wahyudi Si Macan Blambangan, Segera Laporkan Akun "Mbah Kangkung"

M.Yunus Wahyudi," Bukan Hanya Saya, WALHI & Jatam Juga Disudutkan Oleh Akun Mbah Kangkung"

Tutup Latfungsi, Denpomal Banyuwangi Selenggarakan Baksos & Pengobatan Gratis Bagi Warga Pancer

Banyuwangi, RN
Gonjang ganjing bantuan kendaraan bermotor roda dua yang diberikan PT BSI kepada lima desa se-kecamatan Pesanggaran yang ramai diberitakan media rupanya membuat banyak pihak memberikan tanggapan.

Yang pertama datang dari Suparmin SH, yang merupakan pentolan LSM KODEBA, dalam tanggapannya yang dishare dibeberapa grup WA pada hari Kamis (26/12/2019), Suparmin mengatakan adanya keanehan dalam dalam proses pemberian bantuan motor itu.

"La anehnya lagi apabila sepeda motor itu di pinjami oleh suatu perusahaan untuk operasional, dan apabila rusak ditanggung oleh perusahaan dan/atau kecelakaan meninggal dunia tetap lakalantas,lalu sejauh mana tanggung jawab perusahaan sebagai pemilik kendaraan yg di pinjamkan? Berikutnya apabila yg membawa sepeda motor kecelakaan meninggal dunia itu adalah staf di pemerintahan desa,sejauh mana tanggung jawab Kepala Desa? Yang perlu di cermati anggaran operasional bahan bakar setiap harinya  dikeluarkan masuk pada nomor dan/kode rekening apa? Sebab yg di biayai adalah kendaraan milik perusahaan, bukan kendaraan milik pemerintah desa,dari sini Saya  kok belum pernah menemukan kode rekening untuk itu. Klu perusahaan berniat memberi kepada pemerintah desa di wilayah ring satu Kecamatan pesanggaran berupa sepeda motor untuk operasional ada solusi yang terbaik yaitu hibah dari perusahaan kepada pemerintah desa berupa satu unit sepeda motor, STNK dan BPKB gak perlu balik nama kepada pemerintah desa, dan tidak perlu dibuatkan perdes, tetapi anggaran untuk operasional,perbaikan dan pajak dimasukkan pada nomor dan kode rekening inventaris, sehingga semua pihak aman dan tidak melanggar hukum, sebab barang hibah", papar Suparmin dipesan WAnya.

Demikian pula tanggapan juga datang dari Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Banyuwangi.

Melalui Holili selaku wakil ketua MPC PP Banyuwangi, menyebutkan akan lebih menyoroti terkait dampak lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan dan juga keberadaan PT BSI selaku pengelola tambang emas Gunung Tumpang Pitu, bermanfaat atau tidak buat warga masyarakat kabupaten Banyuwangi.

"MPC. PP banyuwangi akan terus melakukan evaluasi terkait kegiatan pertambangan setelah hering pajak galian c PP juga akan menelaah adanya kegiatan pertambangan emas di tumpang 7 yang dilakukan oleh PT. BSI, pertama PP akan mengevaluasi dampak lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar lokasi,kedua PT. BSI mengelola sebagian tanah yang penguasaannya ada dipemerintah Banyuwangi dengan tingkatan tanah Perhutani produktif dan tanah taman nasional, yang terakhir adanya PT. BSI di Banyuwangi dengan adanya saham milik pemerintah banyuwangi sebagai bagian dari sumber PAD belum bisa menambah kubutuhan target PAD banyuwangi",tutur Holili seperti yang disampaikan melalui pesan diaplikasi WhatsAppnya kepada awak media pada hari Jumat (27/12/2019).(Eno/Tim)