Surat Bodong Oknum Ketua BPD Karya Indah Resahkan Masyarakat.

Kampar Riau, RN Oknum Ketua badan permusawaratan Desa (BPD) Desa karya indah kec  Tapung kab Kampar diduga  buat surat bodong bernomor 04./...

Kampar Riau, RN
Oknum Ketua badan permusawaratan Desa (BPD) Desa karya indah kec  Tapung kab Kampar diduga  buat surat bodong bernomor 04./BPD/DKI/011/2019.

Surat tersebut mengusulkan H. Adnan sebagai Kades karya indah dan ditembuskan kepada:Plt desa karya indah, babinsa, babinkabtimas,dan kasi PMD kab Kampar.

Hasil investasigasi RN dilapangan,beberapa orang toko masyarakat karya indah mengaku kecewa dan resah terhadap surat oknum Bpd tersebut,kami selaku toko masyarakat tidak pernah diundang,mengapa ada hasil musyawarah di aula kantor desa karya indah 12 november 2019.mengusulkan H. Adnan  sebagai kades karya indah,diduga surat tersebut  bodong atau ilegal"hal ini akan jadi persoalan"kata warga dengan nada kesal.

Surat tersebut diduga dibuat tanpa Musyawarah bersama anggota BPD dan toko masyarakat lainnya, kuat dugaan dia (ketua Bpd red) bekerja sama dengan oknum mafia tanah di daerah tersebut untuk mencalonkan H.Adnan,diduga untuk kepentingan pribadi dan kelompok mafia tanah didesa tersebut.

Oknum ketua BPD karya indah"DL"dikonfirmasi senen (16/12/19) melalui pesan singkat,terkait surat tersebut, tidak ada Jawaban, dihubungi telfon selulernya aktif namun tidak diresponnya.

Dihari yang sama plt kades karya indah mengatakan,saya tidak mengetahui tentang  surat tersebut bg,lebih baik  abg tanyakan langsung kepada  ketua BPD-nya"katanya melalui sambungan telpon.

Untuk diketahui bahwa  H. Adnan pernah  mencalon jadi kades karya indah pada tahun 2017 silam ,namun dia K O atau kalah telak,sehinga mimpinya sirna jadi kades karya  indah"ujar warga.

Kalau mengacu pada"UU Desa"No 6 tahun 2014 tentang desa, tugas pokok BPD adalah:membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa.menampung dan  menyampaikan aspirasi masyarakat Desa.melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan lainnya.

Selain itu  BPD dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat desa, dan mendrikiminasikan warga atau golongan masyarakat desa  setempat, namun surat yang dibuat oknum  ketua BPD  ini  sangatlah bertentangan  dengan UU Desa No 6 tahun 2014. (Tim RN)