Kritik Auto kritik, akibat pembiaran , Gaji Perangkat Desa tidak dibayar, Buat tantangan Gubenur, Kementrian Serta Presiden RI

Meranti, RN Pertemuan yang dilakukan oleh  Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau , kedua kali dikantor FKKD jalan tanjun...

Meranti, RN
Pertemuan yang dilakukan oleh  Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau , kedua kali dikantor FKKD jalan tanjung harapan kecamatan tebing tinggi 31 Desember 2019 berlangsung dengan segit  , mereka seyogyanya mempertanyakan nasib mereka yang belum terima honor baik kepala desa maupun perangkat desa alias penghasilan tetap (Siltap).

Hadir dalam kesempatan itu wakil bupati kepulauan meranti Drs. H.Said Hasyim, Msi, Bapak Kapolres Kepulauan Meranti Taufik Lukman, S.ik beserta anggota dan Asisten 3 kab. bapak H. Rosdaner, S.Pd selanjutnya ketua Forum kepala desa dan para pengurusnya, serta puluhan kepala desa.

Terjadi saling lontar aspirasi pada saat itu, yang mana tentunya menyampaikan keluhan mereka berkaitan dengan dana desa katanya masih bersisa sekitar 35 persen, atau sekitar 220 juta rupiah lebih perdesa,dan dikomulasikan sekitar 10 milyar rupiah lebih, mereka meminta hal itu segera dibayarkan.

Dalam kesempatan itu ketua forum kepala desa Mahadi menyampaikan kalau dia sengaja mengumpulkan para kepala desa untuk sama- sama memperjuangkan nasib mereka bersama, sehingga tidak terjadi lagi hal serupa yang terjadi secara beruntun di 2 tahun sebelumnya, sisa dana desa tidak dibayarkan di penghujung tahun, tukasnya."

Berikutnya Kepala Dinas PMD menjelaskan pihaknya sudah menintruksi kepada anggotanya untuk menghimbau kepada seluruh bendahara desa untuk merekap berapa jumlah anggaran yang harus dibayarkan disetiap desa, khususnya penghasilan tetap (siltap) yang merupakan hak dari setiap kepala desa beserta perangkatnya, tukasnya."

Ditambahkan oleh kepala desa Lukun (Lukman) beliau mengatakan kami selalu mendengar pusat telah mentransfer dana ke daerah namun setiap tahunnya kami di desa yang dibelakangkan, seharusnya tidak seperti itu, walaupun hanya honor tetap kami menghargai kalau itu diperhatikan, ujarnya."

Unek - unek atau aspirasi para ratusan kepala desa tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari wakil bupati kepulauan meranti Drs. H.Said Hasyim, M.si beliau mengatakan saya siap memperjuangkan segala aspirasi saudara saudara sekalian namun saya tidak berjanji, mudah-mudahan dengan doa dan perjuangan dari kita bersama hal ini dapat terealisasi. (Punkasnya)."

Selanjutnya perwakilan dari Forum kepala desa yaitu Mahadi (ketua forum) Penti Kurniawan, S.Psi (Sekretaris) dan satu orang perwakilan kepala desa mendampingi wakil bupati sama - sama menuju kantor BPKAD untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Bambang kepala BPKAD Kepualauan Meranti, dan sampai berita ini diterbitkan masih menunggu hasil pertemuan tersebut.

Begitu juga  disampaikan salah seorang Kades Pisang Kecamatan Putri puyuh menjelaskan terkait gaji berangkat Desa tak asing lagi karena sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017 dengan dana jumlah besar, hal ini terjadi lagi tahun 2019 empat bulan gaji  tidak dibayar,  jelas sama sekali dengan alasan tidak masuk akal , kas daerah  kosong.

Juga termasuk dana penagulangan penjana 35 parsen itupun tidak dibayar,  seperti halnya membangun gembong didesa mengkirau sampai detik ini belum ada kejelasan dari Pemda, siapa yang pertanggungjawab? , paparnya. zam