PEDAGANG BBM MENGELUH,URUSAN SURAT REKOMENDASI DIPERSULIT"

Nunukan,Radar Nusantara Sebagian instansi yang melayani masyarakat, seharusnya segala urusan mengenai pelayanan di permudah namun berbeda h...

Nunukan,Radar Nusantara
Sebagian instansi yang melayani masyarakat, seharusnya segala urusan mengenai pelayanan di permudah namun berbeda halnya dengan bagian perekonomian Pemkab Nunukan,beberapa pedagang mengeluh saat mengurus surat rekomendasi usaha  malah dipersulit."Hal ini disampaikan oleh ketua LSM Panjiku(pancasila jiwaku), "Muhammad Mansyur Runcing Amin"kepada wartawan di Nunukan pada(2/01/2020).
   
Kata Mansyur Rincing Amin bahwa,"Rumitnya mengurus rekomendasi para pengusaha kecil seperti kios bahan bakar minyak(BBM)di bagian ekonomi pemerintah Daerah(Pemda)kabupaten nunukan,"ujarnya.
   
Sebelumnya kata ketua Lsm Panjiku,di dinas perdagangan pengurusan rekomendasi bagi para pedagang kios BBM mulus saja tidak sama seperti sekarang ini yang berbelit-belit," karena,itu kami meminta agar Bupati Kabupaten Nunukan  segerah mencopot kabag ekonomi"muchtar"karena
 menciderai Pemkab nunukan tentang pelayanan publik,"katanya.
   
Mansyur Rincing Amin menyebutkan pula bahwa,"jika Muktar memberikan rekomendasi Migas dari sei Nyamuk ke Sebuku,itu kan melanggar Undang-undang(UU)Migas,"sebetulnya kata Masyur Rincing(Ketua Lsm Panjiku Red),"pejabat tersebut telah melakukan pelanggaran dan persoalan di pemerintah kabupaten nunukan mengenai pelayanan publik kepada para pedagang kios BBM."Alasan mereka yang tidak masuk akal,katanya mau mengecek semua izin para pedagang dan tidak mungkin juga para pedagang meminta rekomendasi kalau tidak ada ijinnya,"ungkap mansyur.
     
Masih menurut Mansyur Runcing bahwa,"seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu dan memanggil seluruh pedagang,jangan langsung memvonis bahwa kios bbm tidak berizin,"seharusnya pihak bagian ekonomi pemkab nunukan menyurat ke sub penyalur atau pedagang melalui Agen Penyalur Minyak Solar(APMS),Dan seharusnya bagian ekonomi mendidik para pengusaha itu, jangan pula menciptakan pengangguran."selama masyarakat melakukan yang baik apa salahnya dibina bukan dibinasakan,"terangnya.
     
Selain itu, "Manager PT.Tri Anipjraya Kapital,Arlek juga mengeluhkan Bagian Ekonomi  seakan tidak mampu melayani dan bertanggung jawab,karena PT.Tri Anipjraya Kapital telah mengajukan rekomendasi untuk menjadi Agen LPJ di Kecamatan Seimanggaris,Kabupaten Nunukan,Kalimantan Utara(Kaltara),kami lakukan itu karena sesuai hasil rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Nunukan LPG di Semanggaris tidak mencapai 70 ribu tabung sementara di nunukan semakin langka padahal mencukupi saja."Namun menurut Arlck,kelangkaan di Nunukan disebabkan LPG di nunukan dikirim ke semanggaris dari agen ke pangkalan itu Rp16.500,kemudian pangkalan kepengecer dan  seterusnya hingga ke semanggaris dengan biaya tinggi hingga mencapai Rp.60.000."
   
Disemanggaris menurut Arleck,"banyak dengan Rp.60.000,di nunukan sendiri langkah guna mengantisipasi hal tersebut kami mengajukan surat rekomendasi LPG subsidi dan non subsidi,namun hingga sekarang berkas kami tidak tahu di kemenakan,"katanya sembari menambahķan pula bahwa,yang menentukan kami diangkat jadi agen itu bukan pemda atau DPRD bahkan bukan dari bagian ekonomi tetapi dari pertamina,"ungkapnya./rdm.