Dalam rangka menyerap aspirasi, H. Adil perioritaskan Kesejahteraan guru .

Meranti, RN Dalam rangka menyerap aspirasi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi ditahun berikutny...

Meranti, RN
Dalam rangka menyerap aspirasi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi ditahun berikutnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, H. Muhammad Adil gelar Reses perdana dalam masa sidang II (januari - april) tahun 2020 dikampung halamannya, Sabtu (22/2/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan persis di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, dan merupakan bagian dari daerah pemilihan (Dapil) 5, serta menjadi titik satu pada reses tahun 2020 ini diikuti lebih dari dua ratusan orang yang didominasi emak-emak.

Menariknya dalam reses ini, hampir semua isu pembahasan yang berasal dari usulan-usulan peserta reses, pada sesi tanya jawab, semua pertanyaan menyangkut kepentingan perioritas masyarakat banyak.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang guru Paud. Menurutnya pendidikan anak usia dini tidak kalah pentingnya dengan pendidikan umum lainnya, tetapi hari ini bidang tersebut seakan kurang mendapat perhatian, khususnya dari pemerintah daerah.

Dikatakan H. Adil, kemajuan suatu daerah itu bersumber dari orang-orang yang berkualitas SDMnya, dan menciptakan orang yang SDMnya berkualitas ialah melalui pendidikan. Untuk itu pendidikan di semua lini, mulai dari KB, Paud, SD hingga kejenjang universitas menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah.

"Masalah pendidikan menjadi perioritas kami, karena dengan pendidikan kita bisa menciptakan orang-orang berkualitas, dan dengan orang-orang yang berkualitas SDMnya dipastikan dapat memajukan daerah". Ujar Adil.

Menyangkut masalah pendidikan, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengatakan, sebaiknya saat ini tidak lagi diadakan honor komite, karena honor komite atau honor sekolah tidak menjamin kesejahteraan guru.

"Saya tidak setuju sekolah itu menggunakan honor komite sekolah, ini tidak akan menjamin kesejateraan pada guru. Sebaiknya menjadikan honor tersebut honor kabupaten, sekarang di provinsi Riau semua sekolah sudah memakai honor provinsi, bukan lagi honor sekolah atau honor komite". Paparnya lagi.

Lebih jauh H. Adil juga menyebutkan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini sudah mencapai angka triliunan lebih, tetapi belum dapat menyentuh kesejahteraan para guru.

"Kesejahteraan guru merupakan hal yang harus diberi perhatian serius, karena hanya dengan kesejahteraan lah kualitas belajar dan mengajar dapat ditingkatkan. Kita punya uang yang mencapai 1.4 triliun, mengapa tidak kita sisihkan untuk peningkatan dibidang pendidikan". Katanya lagi.zam.