NGO BIDIK RI : Siapkan Laporan Ke Penegak Hukum Dugaan Belanja Mark Up pada Dinas PUPR Pasaman Barat Ta. 2019

Pasbar, RN Pejabat yang merasah angkuh dan sombong seolah – olah mereka di titipkan oleh keturunan dari tahta keluarga dan kolega, mereka d...

Pasbar, RN
Pejabat yang merasah angkuh dan sombong seolah – olah mereka di titipkan oleh keturunan dari tahta keluarga dan kolega, mereka di percaya Negara untuk mengkelolah pembangunan dan keuangan Negara kontribusi rakyat membayar pajak sebagai penunjuang pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan.

Bukan harus tertutup kepada public, yang berkaitan dengan pelayanan informasi public dan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel serta tidak alergi dan enggan kepada media / LSM.

Hal ini di sampaikan Directur Pencegahan Korupsi Non Governance Organization Badan Investigasi Demokrasi Infromasi Keadilan Republik Indonesia (BIDIK Ri), Fajriansyah SH. MH. Memberikan keterangan persnya kepada RN (28/02) terkait temuan sementara yang di kupas dan dibedah oleh tim Bidik Ri belanja Dinas PUPR Kab. Pasaman Barat terindikasi sarat dugaan penyimpangan dan mark’up.

Pasalnya kata fajriansyah, ada satu aitem mata anggaran dalam judulnya , honor uang sidang rapat bersama PUPR Pasbar Rp 37.200.000.000. ta. 2019 dan belanja mesin pemotong rumput Rp. 35.000.000. yang saat ini hasil analisa kita adanya indikasi penggelembungan harga yang dan jenis apa yang dipakai belum diketahui dan berapa banyaknya tidak diketahui. 

Belanja mesin pemotong kayu Chin Saw Rp. 12.000.000. di tambah belanja mesin pompa air              Rp. 9.000.000. belanja snack rapat Rp. 7.500.000. yang kita globalkan pada satuan rupiahnya. Di tambah belanja spanduk sampai saat ini tidak diketahui berapa permeternya sementara anggaran yang sudah di pakai Rp. 25.115.325.

Terang Fajri lagi, kepada RN belanja blanko, materai dan benda pos lainnya Rp. 43.000.000. dalam kajian kami (BIDIK Ri) bahwa analisa penggunaan anggaran tidak lepas dari dugaan potensi kecurangan faktornya. Belanja administrasi belum tentu habis pakai pada tahun sebelumnya, dan bisa juga ada permainan koorporasi antara penyedia (Toko) dan pengguna anggaran (PUPR) dengan menggunakan nota kosong yang di isi oleh oknum yang saling menguntungkan karna sudah mitra dinas (PUPR).

Bukti permulaan ini kita coba bundel dan kita berkaskan nanti kata fajri kepada RN,  baru kita buat pelaporan kepada tiga lembaga Kepolisian atau kejaksaan jika hal ini terkait adanya kerugian negaranya ungkap fajri.

Semua sudah diatur tegas fajri lagi, oleh PP Ri  No. 43 tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pemberiaan Penghargaan kepada Masyarakat. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Dari KKN UU Tipikor No. 31 tahun 1999 dan Perobahannya UU Ri No. 20 Tahun 2001 BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 (1)  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2).Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pada hari yang bersamaan RN, mengkomfirmasi via phonselnya dan  wa Kadis PUPR Henny Ferniza,  dan mengirimkan aitem belanja pada Dinas PUPR Kab. Pasaman Barat Tahun anggaran 2019 Henny menjawab ini siapa ? dan silakan tanya sm PPK nya. Pertanyaannya terlalu detil, silakan hubungi PPK atw KPA yg bersangkutan.

Tidak puas dengan via wa nya (Henny Ferniza) RN menghubungi dengan telp. wa sampai 3 x tidak di jawab.

RN meminta tanggapan dari Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Wakil Ketua Masrul SH, terkait penggunaan dan dugaan ketertutupan akses ruang informasi public yang tidak terbuka bagi masyarakat.

Terang Masrul kepada RN saya sangat mengecam prilaku seorang kadis berlagak pejabat tahta yang tidak sadar jabatannya adalah sementara, pendapatannya dari uang rakyat yang menggajinya juga rakyat, apa sih yang di sombongkan oleh si kadis itu emangnya itu duit pribadinya. Undan-Undang Ri No. 40 tahun 1999 Tentang Pers di benarkan komfirmasi via telp./surat dan wawancara. Apalgi adanya sekarang lembaga KIP semua harus terbuka. Nanti kita minta rekan – rekan awak media yang tergabung dalam FPII ini untuk mengejar pemberitaannya lagi agar rakyat Indonesia tahu tutup.
Tim.