Depok, RN Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) kota Depok, menyoroti Fasilitas Umum Alun Alu...
Depok, RN
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) kota Depok, menyoroti Fasilitas Umum Alun Alun yang beberapa waktu lalu diresmikan bapak Walikota Drs Muhammad Idris MA. Selasa (18/02/2020).
Ketua DPD PPKLI kota Depok Maryono memafarkan, bahwa Pembangunan Alun-alun Alun sampai dengan peresmian pembukaan kemaren dirasa belum maksimal.
"Alun Alun kota Depok sudah sangat baik dan layak, namun masih ada kekurangan dalam perspektif perekonomian kerakyatan berupa Pedagang yang berjualan, fafar Maryono
Dalam hal ini, sangat disayangkan jika Alun Alun kota Depok yang sangat baik tidak dilengkapi dengan Pedagang yang ada bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan pengunjung berupa makanan dan minuman.
"Alun Alun kota Depok sangat bagus, akan tetapi lokasi Pedagang atau UMKM tidak ada". Pengunjung juga sangat kesulitan untuk membeli Makanan dan Minuman ketika berkunjung di tempat Fasilitas yang ada.
Keberadaan para pedagang Kaki Lima di depan kawasan Alun Alun dirasa juga belum sesuai dengan Penataan demi menciptakan ketertiban umum yang baik. Masalah ketertiban umum sangat disoroti oleh pemerintah kota Depok dan seringkali para pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) menjadi kambing hitam dalam hal ini.
"Pedagang yang ada didepan Alun Alun sangat Semrawut dan mengganggu ketertiban Umum yang mengakibatkan Keindahan Alun Alun kota Depok menjadi Kumuh".
Para pedagang yang ada didepan Alun Alun bukan PKL binaan kami,hal ini harus ditindak lanjuti dan kami siap membenahi dan akan menjalankan evaluasi terkait peraturan Daerah tentang ketertiban Umum dengan DPRD, OPD yang ada.
Dalam pembahasan PKL tersebut, para pedagang di wilayah tersebut disoroti dan kami katakan bahwa Pedagang itu bukan binaan DPD PPKLI kota Depok.
"DPD PPKLI kota Depok mengusulkan agar kiranya didalam Alun Alun bisa di Fasilitasi UMKM untuk memberikan fasilitas Pedagang yang maksimal untuk pengelolaan Lokasi yang akan berdampak Positif dalam meningkatkan potensi Entrepreneurship Masyarakat di kota Depok. Dimana diketahui, bahwa negara Indonesia yang Ideal adalah dengan Jumlah Masyarakat yang Berwirausaha Minimal 10 % dan sekarang hanya mencapai 4 %. Tutur Maryono
"Sebaiknya, di lokasi Alun Alun difasilitasi dengan mengadakan para Pedagang atau UMKM agar tertata tertib dan sangat baik mengangkat Perekonomian Daerah yang bisa Menyumbang Pendapatan Asli Daerah dengan melibatkan Masyarakat untuk Berwira Usaha Demi Kemajuan Kota Depok".
Minimal 10 % Pengusaha dari total Populasi yang ada, bahkan kami sudah mengirimkan Surat kepada Drs Muhammad Idris Walikota Depok, untuk beraudensi agar bisa diberikan kesempatan dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bisa berdagang di Alun Alun kota Depok.
DPD PPKLI berharap dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Depok untuk mengadakan Pedagang atau UMKM demi memajukan kota Depok Unggul, Nyaman dan Religius. Pungkasnya (M.Sutoyo)
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) kota Depok, menyoroti Fasilitas Umum Alun Alun yang beberapa waktu lalu diresmikan bapak Walikota Drs Muhammad Idris MA. Selasa (18/02/2020).
Ketua DPD PPKLI kota Depok Maryono memafarkan, bahwa Pembangunan Alun-alun Alun sampai dengan peresmian pembukaan kemaren dirasa belum maksimal.
"Alun Alun kota Depok sudah sangat baik dan layak, namun masih ada kekurangan dalam perspektif perekonomian kerakyatan berupa Pedagang yang berjualan, fafar Maryono
Dalam hal ini, sangat disayangkan jika Alun Alun kota Depok yang sangat baik tidak dilengkapi dengan Pedagang yang ada bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan pengunjung berupa makanan dan minuman.
"Alun Alun kota Depok sangat bagus, akan tetapi lokasi Pedagang atau UMKM tidak ada". Pengunjung juga sangat kesulitan untuk membeli Makanan dan Minuman ketika berkunjung di tempat Fasilitas yang ada.
Keberadaan para pedagang Kaki Lima di depan kawasan Alun Alun dirasa juga belum sesuai dengan Penataan demi menciptakan ketertiban umum yang baik. Masalah ketertiban umum sangat disoroti oleh pemerintah kota Depok dan seringkali para pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) menjadi kambing hitam dalam hal ini.
"Pedagang yang ada didepan Alun Alun sangat Semrawut dan mengganggu ketertiban Umum yang mengakibatkan Keindahan Alun Alun kota Depok menjadi Kumuh".
Para pedagang yang ada didepan Alun Alun bukan PKL binaan kami,hal ini harus ditindak lanjuti dan kami siap membenahi dan akan menjalankan evaluasi terkait peraturan Daerah tentang ketertiban Umum dengan DPRD, OPD yang ada.
Dalam pembahasan PKL tersebut, para pedagang di wilayah tersebut disoroti dan kami katakan bahwa Pedagang itu bukan binaan DPD PPKLI kota Depok.
"DPD PPKLI kota Depok mengusulkan agar kiranya didalam Alun Alun bisa di Fasilitasi UMKM untuk memberikan fasilitas Pedagang yang maksimal untuk pengelolaan Lokasi yang akan berdampak Positif dalam meningkatkan potensi Entrepreneurship Masyarakat di kota Depok. Dimana diketahui, bahwa negara Indonesia yang Ideal adalah dengan Jumlah Masyarakat yang Berwirausaha Minimal 10 % dan sekarang hanya mencapai 4 %. Tutur Maryono
"Sebaiknya, di lokasi Alun Alun difasilitasi dengan mengadakan para Pedagang atau UMKM agar tertata tertib dan sangat baik mengangkat Perekonomian Daerah yang bisa Menyumbang Pendapatan Asli Daerah dengan melibatkan Masyarakat untuk Berwira Usaha Demi Kemajuan Kota Depok".
Minimal 10 % Pengusaha dari total Populasi yang ada, bahkan kami sudah mengirimkan Surat kepada Drs Muhammad Idris Walikota Depok, untuk beraudensi agar bisa diberikan kesempatan dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bisa berdagang di Alun Alun kota Depok.
DPD PPKLI berharap dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Depok untuk mengadakan Pedagang atau UMKM demi memajukan kota Depok Unggul, Nyaman dan Religius. Pungkasnya (M.Sutoyo)
COMMENTS