Di Sobang, Warga Tebus Sertifikat Redis Hingga Rp.1.250 Ribu

Pandeglang, Radar Nusantara Persoalan program sertifikat Redis sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 di Desa Bojen Kecamatan Sobang Kabupat...

Pandeglang, Radar Nusantara
Persoalan program sertifikat Redis sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 di Desa Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten bagi sebagian warganya berasumsi bahwa bagaikan benang kusut seolah sulit kapan penyelesaiannya.

Pasalnya, sebagian warga masyarakat Desa Bojen kini mempertanyakan kelanjutan pengurusan program sertifikat redistribusi tersebut yang tak kunjung diselesaikan padahal warga tersebut mengaku sudah dipungut biaya mulai Rp.250 ribu bahkan mencapai Rp.1.250 ribu untuk setiap bidangnya.

Salah satu warga, Masduki (38) mengatakan bahwa pembuatan sertifikat redistribusi yang diurus pendaftarannya oleh panitia sejak tahun 2018 sampai sekarang gak jelas ujung pangkalnya seolah sulit kapan penyelesaiannya padahal kami sudah dipungut uang sebesar Rp.250 ribu setiap bidang dengan alasan untuk biaya administrasi," ungkapnya saat ditemui di Kp Bojen Blok Sumedang RT 03/07 Desa Bojen Kecamatan Sobang, Selasa (24/3/2020) pukul 13.30 Wib.

Pria Kelahiran1982 ini menjelaskan bahwa sebanyak 15 bidang milik keluarga besarnya sampai sekarang belum terealisasi sertifikat nya padahal dirinya mengaku sudah memberikan uang seperti yang diminta oleh panitia yaitu Rp.250 ribu dengan alasan untuk administrasi dan Rp.1 juta lagi dipersiapkan untuk biaya penebusannya," paparnya.

Hal senada dikatakan, Pria berinisial HMN (52) Kp Bojen yang mengaku telah dipungut uang oleh Panitia Redistribusi sebesar Rp. 250.000,- dengan alasan untuk biaya pengukuran bahkan mereka berani memakai kwitansi dan yang Rp.1 juta diminta buat penebusannya," terangnya ke awak media radarnusantara.com.

"Satu buah sertifikat redistribusi atas nama saya Alhmdulilah sudah dipegang dengan biaya yang diminta oleh panitia pembuatan sertifikat redis Desa Bojen sebesar Rp.1.250.000,- ," tegasnya ke awak media radarnusantara.com didampingi beberapa keluarganya.

"Kami sebagai warga berharap agar pihak panitia sertifikat redistribusi segera diberikan kepada pemilik nya masing masing dan jangan terlalu membebani masyarakat dengan pungutan yang berlebihan apalagi disaat kondisi daerah yang meghadapi musibah penyebaran virus Corona seperti sekarang ini,"tandasnya.

Sementara Kepala Desa Bojen Jumena menyampaikan bahwa terkait persoalan sertifikat redis di Desa Bojen itu ada panitianya yang diketuai oleh saudara Waski dan untuk lebih jelasnya silahkan untuk menghubunginya," terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon selular.

Kades Bojen juga menyampaikan terkait persoalan biaya yang di minta panitia memang ada pungutan dengan nilai Rp.250.000,- perbidang tanah yaitu untuk biaya administrasi sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akta jual beli atau segel maka diminta kembali sebesar Rp.1 juta untuk setiap bidang tanah.

"Memang benar terkait persoalan biaya pembuatan sertifikat yang dipungut oleh panitia Redistribusi memang ada, dengan nilai Rp.250.000,- yang dimaksudkan untuk biaya administrasi dan pengukuran sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akta jual beli atau segel maka di minta kembali sebesar Rp.1 juta untuk setiap bidang tanah," imbuhnya.

Dikatakannya, bahwa sertifikat redis untuk warga Desa Bojen berjumlah 1000 buku dan itu sudah selesai semua dan bagi warga masyarakat yang belum mengambil silahkan kordinasi dengan Ketua Panitia,'tutupnya. **(Iwan RN).