FORUM BERSAMA LSM KOTIM, DESAK DPRD PANGGIL PEMKAB KOTIM, POL PP DAN PERIJINAN

SAMPIT, RN (Forum Bersama (FORBES)) LSM Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah meminta dan mendesak DPRD Kotim untuk memanggil Pemk...

SAMPIT, RN (Forum Bersama (FORBES))
LSM Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah meminta dan mendesak DPRD Kotim untuk memanggil Pemkab , Satpol PP dan Badan Perijinan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pasalnya Satpol PP Kotim menyebutkan bahwa Warung Makan Wonogiri yang dimiliki oleh Nanang Kumaini menyebutkan bahwa lahan yang dimiliki oleh PT. Inhutani III menyebutkan sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2004 tentang Pengelolahan Ruang Terbuka Hijau (lembaran daerah tahun 2004 nomor 6 Seri E).

Ketua Forum Bersama (Forbes) LSM Kotim Audy Valent yang ditunjuk sebagai pendamping dan juru bicara pemilik warung wonogiri mengatakan , saya meminta kepada Ketua dan wakil DPRD Kotim untuk melakukan pengecekan kelapangan serta menghadirkan pihak-pihak terkait.

"Jangan semaunya mengatakan yang jelas legalitasnya milik PT. Inhutani III dianggap sebagai lahan terbuka hijau, ini tidak benar," tukasnya kepada awak media Senin 30 Maret 2020.

Dilanjutkan oleh Audy bahwa saudara Nanang Kumaini sudah ada kontrak sewan lahan dengan PT. INHUTANI III nomor 010/INH-SPT/I/2020. Jadi jangan dianggap kami membangun tidak ada dasarnya, jika ditolak saat mengajukan IMB ke Dinas Perijinan itu tidak ada dasar yang jelas.

"Tanah milik Inhutani III dan kontrak sewan lahan sudah ada, seharusnya Perijinan memberikan Ijin Mendirikan Bangunannya," jelasnya.

Ditegaskan oleh Audy , bahwa kita minta pihak DPRD KOTIM untuk segera turun kelapangab jangan menganggap sepele permasalahan ini. Ini saat untuk membela masyarakat yang sedang terpuruk, penghasilan berjualan sama sekali tak ada hasil, bahkan saat itu juga Satpol PP menebar ancaman bertubi2 kepada pedagang,saya tidak habis pikir, sepertinya mereka ini tidak punya hati nurani, dan selalu menjual nama bupati.

"Jangan setiap menemui masyarakat selalu menebar ancaman, dan selalu menjual-jual nama bupati, bahwa semua yang dilakukan adalah perintah bupati, kami tidak percaya bupati kotim melakukan itu semua karena kami tahu bahwa bupati tahu bagaimana nasib rakyatnya yang sangat sulit mencari makan," ucapnya.

Jangan sampai menurut Audy , Pemkab dengan Satpol PP nanti disebut raja tega, menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk menakut-nakuti pedagang yg memang sudah tak punya daya

"Sekali lagi kita minta DPRD segera menanggapi surat yang sudah kami kirimkan, untuk segera turun tangan, biar masyarakat tahu bahwa Wakil Rakyat turun menyelesaikan permasalahan ketika rakyatnya mendapat permasalahan,"pungkasnya.
(Joe).