Kab. Bandung, RN Bupati Bamdung, H. Dadang M. Naser SH. SIP. MIP, mengikuti "Rapat Koordinasi Pembahasan Dampak Ekonomi dan Pen...
Kab. Bandung, RN
Bupati Bamdung, H. Dadang M. Naser SH. SIP. MIP, mengikuti "Rapat Koordinasi Pembahasan Dampak Ekonomi dan Penanganan Covid - 19 di Jawa Barat" , melalui Telekonfrensi dengan Pemerintah Provinsi Jabar. Kamis, (19/3/2020). Di ruang Bale Riung, Pemda Kab. Bandung.
TelekonFrensi dilakukan dalam rangka pengawasan , penanganan, pencegahan, sekaligus memantau perkembangan Virus Corona (Covid - 19) di Jawa Barat. juga memantau perkembangan pada ketersediaan pangan dan kebutuhan lain di masyarakat pada situasi Pandemik Covid -19. Sesuai intruksi pusat di masa darurat dalam penanganan sekaligus Penanggulangan Virus Corona. langkah sosial distansing harus terus di lakukan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat, Ir. H. Ridwan Kamil, dalam sambutannya menyampaikan, semua perangkat diminta berperan dan berhubungan kuat terhadap penanganan pada krisis akibat Virus Corona yang berdampak pada multi dimensi. Sebab sebagian negara di dunia sudah mengunci diri dengan mengurangi pergerakan manusia dan barang. Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jabar sudah menyiapkan siaga darurat dua (2) minggu sebelum presiden mengeluarkan intruksi. Membentuk pusat Informasi dan koordinasi yang di pusatkan satu pintu, yaitu dengan melakukan eksenplan terhadap beberapa dampak.
Ridwan Kamil menjelaskan, di Jawa Barat hingga saat ini , sudah 22 orang yang terdampak Virus Corona, sehingga harus menjadi perhatian semua, sesuai anjuran pemerintah yaitu melakukan sosial distansing, dengan menjaga jarak sosial. Membuat strategi untuk mencegah penularan. Selain itu masukan sangat diperlukan terhadap prosesi untuk rekomendasi langkah yang akan dilakukan kedepannya, sesuai keputusan pusat, termasuk pengawasan dan pemantauan pada bidang pangan dan kesosialan .
Pada isu ekonomi, harus ada cara lain agar maksimal, Ridwan Kamil juga meminta Kab/Kota di Jawa Barat agar membuat daftar belanja pada pos anggaran daerah.
Insentif pajak hotel dan restoran diharapkan tidak begitu berimbas pada penurunan incam dan pemberhentian pekerja. Walaupun begitu sangat signifikan dampaknya pada pengurangan pendapatan.
Pada ketersediaan pangan, secara umum ketahanan pangan Jawa Barat sangat memadai. Selain itu sebaran informasi juga agar tetap positif, baik terkait Covid 19 maupun pada situasi ketersediaan kebutuhan masyarakat.
Di jelaskan Ridwan Kamil, bahwa Mendagri dan Kemkeu mengintruksikan kepada setiap Pemda Daerah, salah satunya agar melakukan pengecekan pada ketersediaan pangan, bantuan - bantuan pada masa kedaruratan dengan tidak mendapat persetujuan DPR. Selain Melakukan pengurangan pajak restoran.
Seusai mengikuti telekonfrensi, Bupati Bandung H.Dadang M. Naser mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah membentuk Satuan Gugus tugas dalam mengantisipasi penyebaran Virus Corona. 26 pemantauan serta 4 pengawasan.
Pada upaya penanganan dampak penyebaran Virus Corona, lebih lanjut Dadang M. Naser mengatakan, pada dasarnya 62 puskesmas di kabupaten Bandung tetap Stanbay, husus untuk Isolasi pasien, penjemputan bisa dilakukan ke-RSUD Majalaya, Cicalengka, RS Al Ihsan, dan RS Annisa Medical Center (AMC) Cileunyi Kulon. Sedangkan RS Soreang tidak menjadi titik kedaruratan, karena sebentar lagi akan pindah lokasi bangunannya.
Pada penanganan ekonomi , kasus Virus Corona ini berimbas pada penurunan pendapatan. Baik pendapatan daerah maupun penurunan pada Nilai Rupiah. hal tersebut tidak terlepas dari pola kebijakan negara, diantaranya himbauan penutupan beberapa tempat Wisata, tempat keramaian, Restoran, Hotel.
Dengan keadaan demikian, menurut Dadang M. Naser, harus merapatkan barisan intern dalam negri, termasuk Kabupaten Bandung. Salah satunya tidak berfikir untuk belanja luar , selama barang itu ada di dalam negri. Ke efektifan pembelanjaan pada Pos APBD, untuk kebutuhan yang mendasar, sesuai himbauan Gubernur Jawa Barat.
Poin penting yang tercatat adalah, kendalikan ketersediaan pangan dan Harganya , di saat pendemo Covid - 19. Pemerintah Daerah Kab/Kota agar segera melakukan belanja melalui Pos APBD, untuk antisipasi cepat akan kebutuhan masyarakat. melakukan kebijakan pada pengurangan pajak Hotel dan Restoran. Sistem transaksi masyarakat dianjurkan melalui Delivery/Online, sehingga dianggap bisa menghindari pada interaksi langsung agar terjaga stabilitas. Sementara terkait pada kajian pihak UNPAD, yaitu kajian pengendalian Pandemik Covid - 19 pada potensi Chloroguin dan Quinine sebagai pilihan terapi obat pasien terpapar virus Corona( Covid - 19).
Sementara paparan dari rektor UNPAD, bahwa pengaruh Covid sangat berdampak pada ekonomi dan sosial. Sebarannya adalah kecemasan dan kepanikan yang merupakan bencana bagi masyarakat.
Sangat setuju komunikasi secara proporsional.
Bisa juga berdampak pada perpindahan masyarakat ke situasi yang lebih aman.
Perekonomian sudah di prediksikan.
Sejak Januari , hingga kini kasusnya semakin meningkat.
Kedaruratan itu berlaku pada Ekonomi dan kesehatan dan Sosial distansing ,bukan hanya diam di rumah, tetapi tetap melakukan interaksi pada kesibukan sebagai bagian kebutuhan. Selain menanggulangi pada perkembangan harganya. Perdagangan dan transportasi, juga bahan makanan dan restoran dialami seluruh strata ekonomi ,baik mikro maupun internal.
Agar tidak panik dikalangan masyarakat, informasi perkembangan harus berkala agar tidak meninggalkan trauma sosial.
- mengurangi tingkat kepanikan
- kesiapan pihak medis
Kajian pada obat yang berpotensi mengendalikan Covid 19. Yang di produksi Jawa barat Kloroguin, produksi PT kimia Farma Banjaran. (Iding)
COMMENTS