ILUSTRASI KUNINGAN,RN Intruksi presiden RI Ir.jokowidodo bahwa dari anggaran DANA DESA (DD)harus di sisihkan untuk anggaran BUMDES(bada...
KUNINGAN,RN
Intruksi presiden RI Ir.jokowidodo bahwa dari anggaran DANA DESA (DD)harus di sisihkan untuk anggaran BUMDES(badan usaha milik Desa)demi meningkatkan tarap ekonomi masyarakat pedesaan namun dalam pelaksanaanya BUMDES di dirikan hanya untuk menguntungkan para pihak yang terlibat di dalam BUMDES karna untuk masyarakatnya belum tersentuh ibarat kata BUMDES di dirikan hanya sebagai persyaratan demi memenuhi intruksi presiden,seperti halnya BUMDES"HEGAR"Desa ciawigebang kec ciawigebang kab kuningan yang menurut informan bahwa BUMDES HEGAR Desa ciawigebang anggaran ya tidak jelas penggunaannya seperti ada aparat Desa dalam hal ini sekdes meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 ketua bumdes Rp 10 juta,dan pak budi Rp 10 juta sisanya belum jelas,bahkan ini udah nyampe ke pihak kecamatan ciawigebang dan telah terjadi auden kemudian kami cari informasi hasil kelanjutannya ternyata pihak kecamatan bilang bahwa AD ART NYA lagi di bikin,dan pihak sekdes bilang bahwa saya pinjem atas nama desa sebagai dana talang untuk bayar pajak,dan yang aneh lagi pihak BPD tidak tahu akan penyertaan modal BUMDES kan aneh bin ajaib ada apa ini memang kusut bin amburadul tandas informan.
Minggu,6/4/2020,saat di konfirmasi awak RN dan ormas lmpi di rumahnya ketua bumdes Kang BAI menjelaskan bahwa semua informasi itu salah intinya kami sudah sesuai prosuderal BUMDES berdiri tahun 2018 dan baru bulan oktober 2019 penyertaan modal Rp 100 juta pelaksanaan januari 70 juta untuk WEADING ORGANATION dan yang 30 juta untuk WARUNG BUMDES,yang berjalan baru WEADING aja dan kepala unit usahanya pak budi,untuk WARUNG BUMDES mau mengelola pangkalan gas dan lagi melobi agenya,awak media coba bertanya "terus kok ada masyarakat yang melaporkan dan telah terjadi auden di kecamatan ???memang saya juga bingung tau tau ada panggilan ke kecamatan pokoknya kami sudah berjalan sesuai aturan yang telah di tetapkan serta keuangan di pegang bendahara BUMDES kang hariri,saya hanya mengelola ujar BAI.
Menurut ketua MARCAB LMPI KAB KUNINGAN bang DJENGGO saat di pinta pendapat menjelaskan bahwa BUMDES di dirikan itu untuk meningkatkan tarap ekonomi masyarakat pedesaan yang intinya masyarakat desa ciawigebang yang punya potensi usaha seperti keripik pisang,ketempling dan lain lainya menjual ke BUMDES dan nanti BUMDES yang menjual lagi ke pihak lain intinya dari masyarakat untuk masyarakat bukan dari uang masyarakat melalui DD untuk pemdes dan pengurus BUMDES memang ada aturan yang mengatur untuk Desa dan bumdes tapi paling 20 % intinya uang BUMDES untuk peningkatan tarap ekonomi masyarakat kalau memang benar BUMDES HEGAR Desa ciawigebang jadi ricuh dan ada pelaporan dari masyarakat ke kecamatan dan telah terjadi audensi ini patut di duga memang uang anggaran tidak jelas ini harus di pertanyakan ke pihak kecamatan hasil nya seperti apa ?????OLEH sebab itu kami dari pihak ORMAS LMPI (LASKAR MERAH PUTIH INDONESIA)MARCAB KAB KUNINGAN akan investigasi kalau memang ada indikasi dan cukup 2 alat bukti akan kami tindak lanjuti ke pihak APH (aparat penegak hukum)baik kejaksaan ataupun polres unit tipikor agar di tindak lanjuti biar ada epek jera serta akan kami kawal sampe ke pengadilan karna ini menggunakan uang negara yang telah di aturoleh aturan bukan seenak dewek.
Lebih lanjut bang DJENGGO menambahkan jangan jangan BUMDES DI Desa Desa kabupaten kuningan begini semua kalau benar banyak menyalahi aturan ini patut kita tarik audensi para pihak pemangku jabatan ke gedung DPRD KABUPATEN KUNINGAN biar jelas dan ada perbaikan ke depan ya jadi biar nawacita jokowi terkait BUMDES sesuai harapan bukan memperkaya para pengurus BUMDES dan kroni kroninya tapi masyarakat hanya gigit jari dan melongo mendengar uang puluhan juta bahkan milyaran turun ke Desa tapi masih tetap miskin alias medesu (masa depan suram)apalagi jaman corona begini masyarakat kecil makin susah cari duit nu miskin tambah miskin alias mejus .tandas DJENGGO.
Uus/rn/red
Intruksi presiden RI Ir.jokowidodo bahwa dari anggaran DANA DESA (DD)harus di sisihkan untuk anggaran BUMDES(badan usaha milik Desa)demi meningkatkan tarap ekonomi masyarakat pedesaan namun dalam pelaksanaanya BUMDES di dirikan hanya untuk menguntungkan para pihak yang terlibat di dalam BUMDES karna untuk masyarakatnya belum tersentuh ibarat kata BUMDES di dirikan hanya sebagai persyaratan demi memenuhi intruksi presiden,seperti halnya BUMDES"HEGAR"Desa ciawigebang kec ciawigebang kab kuningan yang menurut informan bahwa BUMDES HEGAR Desa ciawigebang anggaran ya tidak jelas penggunaannya seperti ada aparat Desa dalam hal ini sekdes meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 ketua bumdes Rp 10 juta,dan pak budi Rp 10 juta sisanya belum jelas,bahkan ini udah nyampe ke pihak kecamatan ciawigebang dan telah terjadi auden kemudian kami cari informasi hasil kelanjutannya ternyata pihak kecamatan bilang bahwa AD ART NYA lagi di bikin,dan pihak sekdes bilang bahwa saya pinjem atas nama desa sebagai dana talang untuk bayar pajak,dan yang aneh lagi pihak BPD tidak tahu akan penyertaan modal BUMDES kan aneh bin ajaib ada apa ini memang kusut bin amburadul tandas informan.
Minggu,6/4/2020,saat di konfirmasi awak RN dan ormas lmpi di rumahnya ketua bumdes Kang BAI menjelaskan bahwa semua informasi itu salah intinya kami sudah sesuai prosuderal BUMDES berdiri tahun 2018 dan baru bulan oktober 2019 penyertaan modal Rp 100 juta pelaksanaan januari 70 juta untuk WEADING ORGANATION dan yang 30 juta untuk WARUNG BUMDES,yang berjalan baru WEADING aja dan kepala unit usahanya pak budi,untuk WARUNG BUMDES mau mengelola pangkalan gas dan lagi melobi agenya,awak media coba bertanya "terus kok ada masyarakat yang melaporkan dan telah terjadi auden di kecamatan ???memang saya juga bingung tau tau ada panggilan ke kecamatan pokoknya kami sudah berjalan sesuai aturan yang telah di tetapkan serta keuangan di pegang bendahara BUMDES kang hariri,saya hanya mengelola ujar BAI.
Menurut ketua MARCAB LMPI KAB KUNINGAN bang DJENGGO saat di pinta pendapat menjelaskan bahwa BUMDES di dirikan itu untuk meningkatkan tarap ekonomi masyarakat pedesaan yang intinya masyarakat desa ciawigebang yang punya potensi usaha seperti keripik pisang,ketempling dan lain lainya menjual ke BUMDES dan nanti BUMDES yang menjual lagi ke pihak lain intinya dari masyarakat untuk masyarakat bukan dari uang masyarakat melalui DD untuk pemdes dan pengurus BUMDES memang ada aturan yang mengatur untuk Desa dan bumdes tapi paling 20 % intinya uang BUMDES untuk peningkatan tarap ekonomi masyarakat kalau memang benar BUMDES HEGAR Desa ciawigebang jadi ricuh dan ada pelaporan dari masyarakat ke kecamatan dan telah terjadi audensi ini patut di duga memang uang anggaran tidak jelas ini harus di pertanyakan ke pihak kecamatan hasil nya seperti apa ?????OLEH sebab itu kami dari pihak ORMAS LMPI (LASKAR MERAH PUTIH INDONESIA)MARCAB KAB KUNINGAN akan investigasi kalau memang ada indikasi dan cukup 2 alat bukti akan kami tindak lanjuti ke pihak APH (aparat penegak hukum)baik kejaksaan ataupun polres unit tipikor agar di tindak lanjuti biar ada epek jera serta akan kami kawal sampe ke pengadilan karna ini menggunakan uang negara yang telah di aturoleh aturan bukan seenak dewek.
Lebih lanjut bang DJENGGO menambahkan jangan jangan BUMDES DI Desa Desa kabupaten kuningan begini semua kalau benar banyak menyalahi aturan ini patut kita tarik audensi para pihak pemangku jabatan ke gedung DPRD KABUPATEN KUNINGAN biar jelas dan ada perbaikan ke depan ya jadi biar nawacita jokowi terkait BUMDES sesuai harapan bukan memperkaya para pengurus BUMDES dan kroni kroninya tapi masyarakat hanya gigit jari dan melongo mendengar uang puluhan juta bahkan milyaran turun ke Desa tapi masih tetap miskin alias medesu (masa depan suram)apalagi jaman corona begini masyarakat kecil makin susah cari duit nu miskin tambah miskin alias mejus .tandas DJENGGO.
Uus/rn/red
COMMENTS