Kades Kertaraharja Bantah Adanya Dugaan Pungli Pada Sertifikat Redis

Pandeglang, Radar Nusantara Pemerintah telah memberikan program sertifikat redistribusi ribuan bidang tanah di Kecamatan Sobang Kabupat...

Pandeglang, Radar Nusantara
Pemerintah telah memberikan program sertifikat redistribusi ribuan bidang tanah di Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, hal itu adalah bukti upaya pemerintah untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan serta meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun, di Desa Kertaraharja diketahui ada salah satu pasangan keluarga yakni kakek Sakam Bin Mardi (72) dan Nenek Ocah Binti Jumri (67) tinggal di rumah tua yang sangat memprihatinkan tepatnya di Kp.Cipeuti RT 01/07 Desa Kertaraharja, mengaku bahwa dirinya merasa dirugikan oleh salah satu Aparatur Desa Kertaraharja dengan dalih untuk biaya pembuatan sertifikat redistribusi.

"Awalnya kami senang ada informasi mau ada pembuatan sertifikat walaupun diminta uang oleh pegawai desa Kertaraharja, kami usahakan sekalipun dari keluarga kurang mampu tapi soal pengurusan surat tanah harus diutamakan," ungkap Sakam saat ditemui radarnusantara.com dikediamannya. Selasa (14/42020).

Sakam memaparkan, dengan diimingi akan dibuatkan sertifikat redistribusi, Askari selaku Ketua Rukun Warga telah meminta uang sebesar Rp.2.200.000,- dan kami telah menyerahkannya. Pada hari Rabu (10/4/19) Rp.1.000.000,- dan Pada hari Kamis (11/4/19) Rp. 1.200.000,- sesuai bukti tertulis sebanyak 2 lembar kwitansi.

"Tapi hingga sekarang ini belum pernah ada kabar apapun, boro-boro sertifikat, diukur juga tidak," lanjut Sakam.

Dijelaskan Nenek Ocah, saat memberikan keterangan bahwa dirinya pernah menanyakan perihal sertifikat yang dijanjikan, jawabannya bahwa bulan Februari 2020 akan diberikan tapi hingga bulan April ini tidak ada kabar dan tidak ada cerita.

"Boro-boro sertifikat pak, puguh tidak ada kabar tidak ada cerita untuk itu kami sebagai rakyat negara, tanah-tanah milik negara kami ingin permasalahan ini dibereskan oleh pihak yang berwajib," Harapnya.

Sementara, Kepala Desa Kertaraharja saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Azis Nursaleh, memberikan keterangan, bahwa di Desanya dapat 500 buku sertifikat redis dan semuanya sudah beres tinggal menunggu dibagikan.

"Terkait Redis, Desa kami mendapat 500 buku, Alhmdulilah sudah beres, lancar tidak ada kendala tinggal dibagikan kepada masyarakat. Cuma karena dengan keadaan Covid-19, jadi untuk pembagiannya di pending dulu," Ucap Kepala Desa Kertaraharja Azis Nursaleh.

Menurut Kades Kertaraharja, terkait adanya informasi pungutan 600 ribu hingga 2 juta lebih oleh Panitia itu tidak benar. Karena sasaran redis ini adalah masyarakat yang miskin atau yang kurang mampu yang tanahnya belum mendapat sertifikat. Sehingga pihaknya selalu bermusyawarah dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat yang berada di lingkungan Desa.

"Pungutan 600 ribu hingga 2 jutaan itu tidak benar. Kami juga tahu kondisi masyarakat dan kami juga tidak membebankan kepada masyarakat intinya mah,"kilahnya.
**(Iwan RN).