Pilkada Ditunda, KPU Cut Off Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020

Pontianak (Kalbar), RN Surat KPU RI Nomor : 353/KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 tanggal 2 April 2020 sifat Penting dan Segera, ditandatangani dan...

Pontianak (Kalbar), RN
Surat KPU RI Nomor : 353/KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 tanggal 2 April 2020 sifat Penting dan Segera, ditandatangani dan cap basah oleh Plt.Sekretaris Jenderal KPU RI, Nanang Priyatna, meminta kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan Cut Off atau penutupan transaksi Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020.

Cut Off Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020 terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Stabilitas Sistem Keuangan dan menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI pada hari Senin, 30 Maret 2020, yaitu pada butir 4 disebutkan bahwa "Dengan penundaan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta Kepala Daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Serentak 2020 merealokasi dana Pemilihan Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan Pademi Covid-19".

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020 agar tidak menggunakan lagi dana hibah pemilihan Serentak 2020 sejak penundaan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 yakni di bulan Maret 2020 sebagimana tercantum di dalam Surat Edaran Komisi Pilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-Ktp/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19,"kata Nanang Priyatna, Plt.Sekretaris Jenderal KPU RI, Kamis (2/4/2020).

Menurut Nanang Priyatna, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 untuk segera melakukan cut off atau penutupan transaksi penggunaan dana Tahapan hibah Pemilihan Serentak yaitu tanggal 31 Maret 2020, sedangkan cut off atau penutupan transaksi penggunaan dana pertanggung jawaban keuangan hibah Pemilihan Serentak yaitu 30 April 2020.

"Penggunaan dana hibah Pemilihan Serentak 2020 pada bulan April 2020 sebagaimana pada butir 2 dan butir 3,"tegasnya.

Nanang Priyatna menjelaskan, dana hibah hanya dapat digunakan untuk penyusunan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah. Pembayaran hutang-hutang atau kewajiban yang telah timbul sebelum penundaan, sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan laporan pelaksanaan Tahapan Pemilihan (sebelum penundaan). Pengarsipan berkas sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir, dokumen Verifikasi Administrasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dan Dokumentasi Pembentukan Badan Adhoc. Dan honorarium Tenaga Pendukung dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bulan April 2020 untuk membantu menyelesaikan tugas penyusunan pertanggung jawaban, pembayaran, dan penyusunan laporan.

"Setelah melakukan cut off atau penutupan transaksi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan Serentak 2020 untuk segera melakukan revisi, pengesahan belanja (SP2HL) dan pengesahan pengembalian (SP4HL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan KPU Nomor 202/KU.05-Ktp/02/KPU/XI/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,"ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Nanang Priyatna menekankan, bagi KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer atau pencairan dari Pemerintah Daerah secara bertahap atau sekaligus  sesuai NPHD, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, agar segera menghitung secara cermat pembebanan kegiatan Tahapan Pemilihan 2020 sampai pada penundaan.

"Apabila masih terdapat sisa dana tetap disimpan di rekening KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri perihal pengembalian dana hibah tersebut, maka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota segera mengembalikan atau menyetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku,"tegasnya.

Lanjutnya, bagi KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum menerima transfer atau pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah dan/atau belum mencukupi dan/atau kekurangan dana hibah Pemilihan sesuai dengan nilai transfer di dalam NPHD, maka KPU Provinsi, Kabupaten/Kota untuk segera menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban dan pencatatan transaksi di Buku Kas Umum (BKU) serta meminta/mengajukan permohonan reviu kepada APIP (Inspektorat KPU).

"Paling lambat tanggal 30 April 2020 sebagai dasar pengajuan permintaan transfer dari Pemerintah Daerah,"terangnya.

Disamping itu, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, diminta merencanakan kembali kebutuhan anggaran sisa yang digunakan untuk membiayai tahapan dan penyesuaian anggaran hibah Pemilihan Serentak yang baru serta proaktif membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan dana Pemilihan Serentak pada saat penundaan Pemilihan Serentak dicabut.

Adrian.