PTUN Manado Putuskan, Sengketa Pilsang Desa Insil Baru" Pemilihan Kepala Desa Ulang

BOLMONG, RN   Polemik  Pemilihan Sangadi Desa Insil Baru, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow berakhir. Setelah menjalani pr...

BOLMONG, RN  
Polemik  Pemilihan Sangadi Desa Insil Baru, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow berakhir. Setelah menjalani proses yang menyita waktu, tenaga dan kerja otak yang maksimal. Keberlanjutan kasus ini harus berakhir di PTUN Manado, setelah Muliadi Mokoginta (Calon Sangadi) yang kalah dalam pemilihan, secara resmi menggungat Putusan Bupati Bolaang Mongondow, dengan SK bernomor 494, Tentang Pengesahan Calon Sangadi Menjadi Sangadi Terpilih Desa Insil Baru, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, melalui Kuasa Hukum-nya, Rosiko Hady, SH.

Setelah menjalani tahapan persidangan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, melalui Putusan Nomo : 3/G/2020/PTUN.Mdo, memutuskan beberapa hal, Dalam Pokok Sengketa, Yakni : 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, 2). Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, 3). Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 494 Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019 Tentang Pengesahan Calon Sangadi Terpilih Menjadi Sangadi Insil Baru, Kecamatan Passi Timur, Periode 2019-2025. 4). Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Melakukan Pemilihan Ulang Kepala Desa Pada Desa Insil Baru, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, dan 5). Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini, (tersebut).

Rosiko Hady, SH, Kuasa Hukum, yang mewakili Kliennya Muliadi Mokoginta,  kepada awak media ini  menyatakan, sejak awal sangat yakin memenagkan kasus ini di PTUN Manado, sebab pokok-pokok Gugatan dianggap sangat kuat dalil-nya, karena ada beberapa dugaan kecurangan yang telah dilakukan Panitia Pilsang, diantaranya adalah 'mobilisasi pemilih' terhadap bukan penduduk Insil Baru untuk didaftarkan sebagai pemilih melalui pindah Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan menggunakan hak pilih-nya pada saat belum memenuhi enam (6) bulan sebagai warga masyarakat Desa Insil Baru. 'Hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan terkesan menguntungkan salah satu Calon, dalam pelaksanaan Pemilihan Sangadi tersebut', tegas Hady, sapaan akrab advokat muda ini.

Sementara itu, Muhamad Triasmara Akub, SH, MH, Pelaksana Tugas (PLT), Kepala Bagian (KABAG) Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah (PEMDA) Bolaang Mongondow yang juga selaku Kuasa Hukum PEMDA, menyatakan  baru membaca amar putusan, dan masih perlu membaca salinan putusan terlebih dahulu untuk mempelajari pertimbangan hukum Hakim, yang Insya Allah dalam waktu dekat akan sampai dan akan dipelajari.

Lebih lanjut, Tri Akub (Sapaan Akrab) Alumni Magister Hukum Universitas Trisakti Jakarta ini menyatakan, 'kami akan mempelajari secara cermat salinan Putusan tersebut untuk menentukan langkah strategis apa yang kemudian akan diambil oleh PEMKAB Bolmong, dalam waktu 14 hari terhitung sejak Putusan disampaikan', tutup-nya.

Menanggapi hal tersebut, kembali Kuasa Hukum Muliadi Mokoginta, Rosiko Hady, SH menyatakan akan siap menanggapi apapun upaya hukum yang akan dilakukan PEMDA Bolmong nantinya.
( Hasan)