Alasan Terdampak Covid-19, APBD Dairi Cicil Dana Berita Tak Pasti

Dairi, RN Siapapun pasti kesal. Pertemuan yang dikira sebagian besar wartawan/jurnalis di Kab Dairi yang diselenggarakan di ruan...

Dairi, RN

Siapapun pasti kesal. Pertemuan yang dikira sebagian besar wartawan/jurnalis di Kab Dairi yang diselenggarakan di ruang rapat Dinas Kominfo Kab Dairi, Jumat (24/04) lalu akan menemukan titik cerah pencairan dana berita malah jadi runyam membias dan menyedihkan. 

Pasalnya, pencairan dana berita yang lama dinantikan itu tidak memuaskan seluruh peserta rapat. Disuruh buat rekening, keluarkan uang diatas Rp 100 rb. Sudah tergolong lamban pencairan dana berita, malah terjadi pencicilan. Dana berita tak dibayar penuh. 

Wartawan media cetak, peserta rapat yang diundang Dinas Kominfo itu menggerutu. Pertemuan berlangsung alot tak berkesimpulan apa-apa. 

Kepala Dinas Kominfo Kab Dairi, Rahmatsyah Munthe tidak mampu  menepati kesepakatan atas pembayaran uang berita sebagaimana  dibicarakan terdahulu, di bulan Januari 2020.

Rahmatsyah mengungkapkan, dana tersedia untuk 1 triwulan hanya Rp 30 jt atau Rp120 juta per tahun.  Sementara jumlah berita yang layak dibayar mencapai Rp70 juta. Berita bergambar dihargai Rp 75 rb sedangkan berita tanpa photo hanya Rp 50 rb.  "Kalau kekurangannya sedikit, tak apalah didahulukan. Ini lumayan besar," sebut Rahmatsyah.

Rahmatsyah mengaku  tidak mau merugikan wartawan. Ia bilang, kekurangan pembayaran direalisasikan di triwulan 2. Namun, ia tidak bisa menjamini uang berita di triwulan 2 akan dibayar. Hal ini kembali membiaskan harapan wartawan.

Semua wartawan yang hadir membeberkan protesnya bahkan tanggapan dan solusi pun diucapkan ketika itu oleh mereka. Namun tidak mendapat respon positif dari pihak Diskominfo.

Wartawan media cetak seperti Marulak Siahaan, Parulian Nainggolan, Kartolo Munthe, Sarifuddin Siregar, Julius Manurung, R Sitanggang dan wartawan lainnya merasa kecewa atas semua jawaban yang dilontarkan pihak Dinas Kominfo. 

Marulak, yang juga aktivis LSM  mempertanyakan  alokasi dana Pokja Komunikasi atas penanganan Covid-19 sejumlah Rp 600 jutaan. Angka itu dinilainya sangat fantastis.

Rahmatsyah menjawab, dana itu dipakai untuk beberapa kegiatan antaralain adanya video conference. Namun paparan itu dimentahkan wartawan dengan  alasan, koneksi internet diyakini pakai jasa  telkom, tak ada bedanya dengan video call ponsel. “Nanti  akan dijelaskan detail  panggunaannya,” sahut Rahmatsyah kemudian. Dilain pos, sebut Rahmatsyah, dana untuk Diskominfo telah juga ditarik atau dikurangi sebanyak Rp 2 miliar terkait refocusing APBD Dairi 2020. 

Beberapa hari kemudian, ada aksi pemberian buku rekening/tabungan Bank Sumut yang sempat ada pada wartawan, sebagai bentuk protes dan kesal luar biasa kepada pihak Diskominfo Kab Dairi. 

Kembali pada pertemuan di Dinas Kominfo, pada kesempatan yang ada waktu itu, penulis berita ini pun ikut memberi solusi, yakni pihak Dinas Kominfo sewajarnya bisa menghadirkan orang-orang yang berkompeten pada pertemuan itu. Perwakilan dari eksekutif dan legislatif bidang anggaran wajar saja hadir, sebab duduk persoalan bisa terungkap dan jelas. Karena sebagian alasan yang diungkapkan oleh pihak Dinas Kominfo Dairi tidak bisa menjadi pegagan pasti bagi pendanaan berita dan penghargaan lainnya kepada wartawan.

Sementara itu,  dampak pandemi Covid-19 kepada wartawan terus menggerus interaksi sosialnya. Wartawan juga lapisan masyarakat yang terkena dampak hebat dari Covid-19. Mereka memiliki pengeluaran/biaya rumah tangga dan penghasilannya yang sangat  ironis. 

Kondisi itu haruslah menjadi atensi dari Pemkab Dairi. Bukan malah mengurangi dana APBD bagi wartawanya. Sementara itu, wartawan diakui resmi oleh Pemkab Dairi sebagai mitra yang mendukung pembangunan.(ramos)