PROGRAM SAPA WARGA DESA KARANGGETAS DIPERTANYAKAN

Indramayu, RN Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum fokus meningk...

Indramayu, RN
Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum fokus meningkatkan kualitas layanan publik, informasi, dan akses pengaduan masyarakat desa dengan meluncurkan program Sapa Warga.

Sapa Warga merupakan salah satu program pendukung Desa Digital untuk memangkas gap komunikasi masyarakat desa dengan Pemdaprov Jabar. Nantinya, ketua Rukun Warga (RW) sebagai penanggung jawab diberi gawai yang dilengkapi aplikasi Sapa Warga supaya dapat berkomunikasi secara virtual baik dengan Gubernur Jabar maupun Bupati/Wali Kotanya. Ketua RW pun bisa memberikan laporan terkait potensi wilayahnya dan membuat pengaduan.

Ditempat terpisah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu. Ketika membuka kegiatan Sosialisasi sekaligus Pelatihan Program “Sapa Warga”. Kamis (15/8/2019) di Hotel Wiwi Perkasa II Indramayu mengatakan ketua rukun warga (RW) dari desaSe-Kabupaten Indramayu dalam waktu dekat akan difasilitasi telepon pintar (Smartphone) dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Sebagai implementasi program “Sapa Warga” yang memudahkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Dengan keberadaan Program “Sapa Warga” akan mempermudah warga ketika menyampaikan aspirasi. Kemudian mendapatkan informasi dan mendapatkan layanan publik secara langsung.
“Pembagian Smartphone untuk ketua RW yang disebar oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, bersumber dari APBN yang diberikan lewat Anggaran Desa, namun di Desa Karanggetas Kecamatan Bangodua Kabupaten indramayu hanya 2 RW ( Rw 3 dan Rw 5 ) yang dibagikan smartphone. Sedangkan total RW yang ada di Desa tersebut ada 5 RW, program sapa warga ini menyerap anggaran Desa yang dimungkinkan cenderung kurang transparan dan dipertanyakan.

dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Zulfatdrizky,A.Md