Publikasi Kinerja Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Implemetasi Transaksi Non Tunai  Kabupaten Bogor, RN Merujuk pada instruksi presiden ( Inpres ) Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pence...

Implemetasi Transaksi Non Tunai 

Kabupaten Bogor, RN

Merujuk pada instruksi presiden ( Inpres ) Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan Korupsi maka untuk itu  BPKAD Kabupaten Bogor sebagai Tim Perumus Tata Kelola keuangan daerah mengintruksikan Transaksi Non Tunai pada semua lingkup OPD dan Kecamatan.

Kebijakan Transaksi Non Tunai tersebut berdasarkan Surat Edaran Mendagri No 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ Tentang Implementasi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, bahwa:
1. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
2. Pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK, cek, bilyet, giro, uang, elektronik atau sejenisnya
3. Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
4. Berkoordinasi dengan bank/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah
5. Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan
6. Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap
7. Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri paling lambat 1 Oktober 2017

Oleh sebab itu, kabupaten bogor sebagai salah satu daerah yang memiliki predikat hasil audit BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) selama 4 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 maka selayaknya Transaksi non Tunai menjadi pendukung predikat tersebut.
Adapun tahap – tahap yang dilalui oleh BPKAD sebagai motor penggerak Transaksi non Tunai Kabupaten Bogor yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada para Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan para bendahara di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dan kecamatan.


Pada kesempatan itu pula, disampaikan beberapa manfaat yang diperoleh dari transaksi non tunai  itu, antara lain :
 1) menghemat pengeluaran Negara, mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi illegal (korupsi), menekan laju inflasi, lebih mudah, cepat dan aman;
2)  mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas;
3) penerapan terhadap uang persediaan yang ketat serta mudah    untuk diidentifikasi;
4)  mendukung implementasi Akrual Basis; dan
5) kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam melakukan pencatat

(Aan S)