Soal Bank Banten, GMNI Nilai Kebijakan Pemprov Tergesa-gesa

Banten, Radar Nusantara Baru - baru ini Pemprov Banten  mencabut status Bank Banten sebagai penyimpanan kas daerah. Hal ini memunculkan b...

Banten, Radar Nusantara
Baru - baru ini Pemprov Banten  mencabut status Bank Banten sebagai penyimpanan kas daerah. Hal ini memunculkan banyak kajian dan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat baik tokoh masyarakat, pengamat, akademisi, mahasiswa, organisasi primordial, cipayung serta para aktivis lainnya ikut resah.

Sebagaimana Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten, menyoal hal tersebut mereka tidak menyetujui kebijakan yang dikeluarkan pemrov karena dinilai tergesa - gesa.

"Kami tak setuju dengan kebijakan tergesa-gesa yang dikeluarkan pemprov Banten. Banten sedang tidak baik - baik saja,"  Ucap Demisioner DPD GMNI Banten, Asep Saefullah, (9/5/20) melalui pesan tertulisnya pada redaksi.

GMNI mempertanyakan, apakah Gubernur tidak membuka peran penting DPRD Banten untuk ikut serta merumuskan kebijakan tersebut terlebih dahulu sebelum mengambil langkah yang lebih jauh ?, jika demikian Gubernur telah menghilangkan peran DPRD dalam menyikapi persoalan daerah.

Mengenai Bank Banten, lanjut Asep, itu sangat fundamental untuk Banten, karena Bank Banten sudah barang tentu salah satu hal penting dalam menopang dan tolak ukur kesejahteraan serta pembangunan di Banten, bagaimana Pemprov dapat memberikan solusi-solusi kongkrit serta data empiris atas kebijakan-kebijakan yang sudah ataupun belum dikeluarkan itu benar-benar pro rakyat atau hanya mengatasnamakan rakyat ??.

"Sudah seharusnya, apapun hal-hal yang berkaitan dengan dan atas nama masyarakat wajib dimusyawarkan terlebih dahulu dengan stakeholder dilingkungan pemerintahan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (DPRD) Banten," lanjutnya.

Selain itu, Ketua DPD GMNI Banten Indra Patiwara secara lantang mengatakan, seharusnya ada solusi yang bisa diterapkan Pemrov jika Bank Banten dianggap bank tidak sehat.

"Bukan melakukan tindakan - tindakan gegabah yang cenderung tergesa - gesa, ditambah lagi tidak mengikut sertakan Wakil rakyat dalam hal ini DPRD Banten." tutupnya. **(Roby).