Menyoal Perizinan Di Pandeglang, PMII Segel Gedung DPRD

Pandeglang, Radar Nusantara Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang kem...

Pandeglang, Radar Nusantara
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang kembali menggeruduk dan menyegel Gedung DPRD kabupaten Pandeglang, mempertanyakan soal perizinan perusahaan indomobile yang menjamur di masyarakat, pada kamis (25/06/20).

Menyoal maraknya perusahaan indomobile yang berdiri diduga dianggap tak berizin dan cacat administrasi. Peran dan fungsi pemerintah daerah dimana letaknya sebagai pemilik kebijakan yang padahal aturan perda perizinan hasil kesepakatan bersama sebagai payung hukum di kabupaten pandeglang, maka dari itu perlu dipertanyakan sebagai penegak perda yaitu POLPP serta  DPMPTSP Pandeglang belum lagi adanya system controlling dari DPRD Komisi I yang sebagai wakil rakyat dianggap gagap dalam pengawasan, Ungkap Ahmadi selaku kordinator lapangan.

Ahmadi menuturkan tentunya ini menuai kekecewaan kami dari putra putri kabupaten pandeglang, lantas belum lagi kajian ilmiah secara konfrehensif dengan berdirinya perusahaan indomobile tersebut bagaimana dengan nasib para pengecer kecil disekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari dalam hidup apakah ini bukan suatu penjajahan.yang dinilai mematikan pedagang pengecer kecil, ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PMII Pandeglang, Yandi mengatakan perlu sekiranya kebijakan DPMPTSP dipertanyakan dengan adanya investor yang berlebel Indomobile tersebut berdiri di kabupaten pandeglang, belum lagi POLPP sebagai penegak dan tonggak penertiban dari perda perizinan di kabupaten Pandeglang.

Lalu bagaimana DPRD ketua Komisi I sahabat Endang Sumantri dari fraksi Demokrat ataukah bungkam dalam suara kita, dimana kepala daerah Bupati Pandeglang Hj, Irna Narulita sebagai pemangku kebijakan harus mengevaluasi atas kecerobohan adanya investor yang selonongan tanpa mekanisme aturan yang ada ataukah ada main mata antara DPRD, POLPP, DPMPTSP Serta pemerintah daerah lainnya, jelasnya.

Kami dari pergerakan mahasiswa islam indonesia kabupaten pandeglang menuntut :

1. POL PP Pandeglang harus menunjukan taringnya sebagai penegak perda untuk menutup perusahaan indomobile tersebut.
2. DPRD Kabupaten Pandeglang sebagai legislatif harus tegas dalam controlingnya.
3. DPMPTSP jangan bingung dalam kebijakan, segera rekomendasikan polpp untuk menutupnya
4. Bupati Pandeglang Ibu HJ.Irna Narulita harus tegas jangan nonton saja.**(AS).