TOLITOLI,RN Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan Kabupaten Tolitoli, (senin,2...
TOLITOLI,RN
Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan Kabupaten Tolitoli, (senin,29-6/2020). menyelenggarakan rapat koordanasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin, M.Si didampingi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Anhar Dg. Mallawa, SE dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Tolitoli Fitri Choiruddin yang bertindak selaku moderator. Rapat koordinasi yang digelar di Suwot Polimpungan Kantor Bupati Tolitoli itu turut dihadiri pimpinan Perangkat Daerah terkait serta Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Wahidah secara virtual melalui sambungan teleconfrence.
Sekretaris Daerah Drs, Hi. Mukadis Syamsuddin, M.Si selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa kepersertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan di Kabupaten Tolitoli cukup memberikan gambaran dan perhatian akan pentingnya kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kepesertaan yang ikut dalam program BPJS sehingga Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada BPJS yang sudah berupaya sedemikian rupa termasuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Wahida secara virtual menyampaikan bahwa regulasi-regulasi yang melatarbelakangi program jaminan kesehatan nasional ini berkembang setiap saat dan mengalami perbaikan dan perubahan. Perubahan regulasi yang dimaksudkan akan berpengaruh kepada kepesertaan BPJS khususnya yang terkait dengan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada BPJS. Secara keseluruhan iuran yang diterima BPJS dari Kabupaten Tolitoli sampai dengan bulan Mei 2020 ini mencapai lebih dari 17 milyar rupiah, namum pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan sudah mencapai 28,7 Milyar rupiah. Oleh sebab itu, Wahidah meminta dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli berupa pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menutupi kekurangan tersebut dan melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Pemda; mengalokasikan penggunaan anggaran agar dapat disesuaikan dengan periode perjanjian kerjasama serta melakukan validasi data Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) baik yang telah maupun yang belum dinonaktifkan.
Terkait dengan permintaan dukungan dari pihak BPJS itu, Sekretaris Daerah memberikan apresiasi dan sekaligus menyampaikan beberapa saran khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas layanan BPJS kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, Sekda juga mengusulkan agar Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk tim dalam penanganan kepesertaan BPJS Kesehatan di mana salah satu tugasnya adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh operator di lapangan..*** WAHYU ***
Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan Kabupaten Tolitoli, (senin,29-6/2020). menyelenggarakan rapat koordanasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin, M.Si didampingi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Anhar Dg. Mallawa, SE dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Tolitoli Fitri Choiruddin yang bertindak selaku moderator. Rapat koordinasi yang digelar di Suwot Polimpungan Kantor Bupati Tolitoli itu turut dihadiri pimpinan Perangkat Daerah terkait serta Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Wahidah secara virtual melalui sambungan teleconfrence.
Sekretaris Daerah Drs, Hi. Mukadis Syamsuddin, M.Si selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa kepersertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan di Kabupaten Tolitoli cukup memberikan gambaran dan perhatian akan pentingnya kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kepesertaan yang ikut dalam program BPJS sehingga Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada BPJS yang sudah berupaya sedemikian rupa termasuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Wahida secara virtual menyampaikan bahwa regulasi-regulasi yang melatarbelakangi program jaminan kesehatan nasional ini berkembang setiap saat dan mengalami perbaikan dan perubahan. Perubahan regulasi yang dimaksudkan akan berpengaruh kepada kepesertaan BPJS khususnya yang terkait dengan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada BPJS. Secara keseluruhan iuran yang diterima BPJS dari Kabupaten Tolitoli sampai dengan bulan Mei 2020 ini mencapai lebih dari 17 milyar rupiah, namum pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan sudah mencapai 28,7 Milyar rupiah. Oleh sebab itu, Wahidah meminta dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli berupa pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menutupi kekurangan tersebut dan melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Pemda; mengalokasikan penggunaan anggaran agar dapat disesuaikan dengan periode perjanjian kerjasama serta melakukan validasi data Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) baik yang telah maupun yang belum dinonaktifkan.
Terkait dengan permintaan dukungan dari pihak BPJS itu, Sekretaris Daerah memberikan apresiasi dan sekaligus menyampaikan beberapa saran khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas layanan BPJS kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, Sekda juga mengusulkan agar Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk tim dalam penanganan kepesertaan BPJS Kesehatan di mana salah satu tugasnya adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh operator di lapangan..*** WAHYU ***
COMMENTS