Banyak Kejanggalan, Hasil Musda KNPI Pandeglang Ditolak

Pandeglang, Radar Nusantara Organisasi badan ortonom (Banom) dari sejumlah ormas, yakni Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Mathlaul Anwar ...

Pandeglang, Radar Nusantara

Organisasi badan ortonom (Banom) dari sejumlah ormas, yakni Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Mathlaul Anwar di Kabupaten Pandeglang menolak hasil musyawarah daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda  Indonesia (KNPI) Pandeglang.

Penolakan terjadi karena banyaknya kejanggalan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Musda salah satunya verifikasi organisasi Kepemudaan dan Kepengurusan KNPI Kecamatan.

Dari NU, Lukman Nulhakim selalu Ketua GP Ansor Pandeglang mengatakan, apa yang dilakukan oleh panitia sudah mencederai organisasi kepemudaan yang selama ini aktif melakukan kegiatan kepemudaan. Panitia sudah tidak bersikap profesional dan banyak merugikan organisasi kepemudaan lainya.

"Panitia sudah tidak steril karena merangkap menjadi tim pemenangan salah satu calon. Banyak OKP-OKP dadakan yang dibuat, bahkan ada organisasi kepemudaan yang diduga SK nyah di palsukan sehingga bentrok kepengurusan di arena. Oleh karena itu kami menolak hasil musda," tegasnya.

Tambah lagi, dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Pandeglang Ilma Fatwa, menilai panitia sudah banyak keluar dari aturan. Sebenarnya menurut Ilma, ada dan tidak adanya KNPI organiasinya tetap berjalan terus, tapi ketika KNPI organiasi yang membawahi OKP ini sudah tidak steril dari sejumlah kepentingan, dirinya tidak akan diam. Ia melihat bahwa panitia sudah tidak steril, harusnya pengurus KNPI provinsi bisa melihat itu.

"Banyak OKP yang tidak jelas masuk, tanpa ada verifikasi yang jelas sebagai peserta dalam acara musda lebih mirisnya lagi diduga hal ini dibuat oleh kelompok panitia. Kerena itu kami menolak dan menganggap musda KNPI itu gagal harus diulang," ungkapnya.

Hal yang sama juga dikatan Irwandi dari  Mathla"ul Anwar, bahwa panitia sudah tidak steril dan berpihak pada salahsatu calon, jangan sampai pengurus provinsi juga ikut berpihak pada satu calon lalu mengabaikan kepentingan aspirasi Pemuda Pandeglang.

"Pengurus provinsi harus tahu aturan organiasi jangan hanya mengedepankan kepentingan semata. Jangan sampai KNPI yang menjadi berhimpunnya para pemuda ini rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," pungkasnya. *(GB).