Ketua Dan Sekretaris MKGR Kota Bekasi Dinilai Langgar AD ART Dalam Mengambil Keputusan

BEKASI,RN- Sejumlah pengurus DPC Ormas MKGR Kota Bekasi segera membuat mosi tidak percaya kepada Ketua dan Sekretaris MKGR Kota Bekasi. ...

BEKASI,RN- Sejumlah pengurus DPC Ormas MKGR Kota Bekasi segera membuat mosi tidak percaya kepada Ketua dan Sekretaris MKGR Kota Bekasi. Mosi tidak percaya dikarenakan para pengurus menilai Ketua dan Sekretaris MKGR mengindahkan AD/ART Organisasi dalam mengambil keputusan.

Salah satunya mengambil langkah dan keputusan pencalonan dan dukungan menjelang Musda Partai Golkar Kota Bekasi. Ketua dan Sekretaris MKGR dinilai dalam pengambilan keputusan tidak melalui mekanisme organisasi yang tertuang dalam AD/ART Organisasi.

Dalam Anggaran Rumah Tangga Ormas MKGR BAB XI tentang
KUORUN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 40 pada ayat satu hingga tiga dijelaskan jika Musyawarah dan Rapat – rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta. Lalu, Setiap pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Selain itu, pada Pasal 3 LIMA GARIS (LARIS) ORGANISASI Ormas MKGR dalam menjalankan tugas organisasi menempuh Lima Garis yaitu : Garis Kesadaran, Garis Persatuan, Garis Komunikasi, Garis Kerakyatan, dan Garis Ketahanan Nasional.

Pada "GARIS KOMUNIKASI"
Dalam memikirkan dan mengambil tindakan untuk dan atas nama Ormas MKGR, para pemimpin atau anggota organisasi harus senantiasa berkomunikasi atau dengan kata lainnya agar jangan sampai terputus komunikasi baik lahiriah maupun bathinia.

"Seharusnya Ketua dan Sekretaris MKGR dalam mengambil keputusan harus berdasarkan AD / ART Organisasi. Yakni dengan mekanisme organisasi melakukan musyawarah atau rapat pleno. Dan selama memimpin MKGR. Tidak pernah ada rapat harian organisasi dan minim kegiatan," Kata Wakil Ketua DPC Ormas MKGR Kota Bekasi, Resti Windarti

Pada jelang pelaksanaan Musda ke V Partai Golkar Kota Bekasi. Seharusnya, Ketua dan Sekretaris mengadakan rapat pleno organisasi dan mengedepankan Musyawarah untuk mencapai kemufakatan dalam mengambil keputusan. Bukan berdasarkan, keputusan pribadi, satu atau dua orang.

"Sudah sangat jelas, dengan tidak dijalankannya mekanisme organisasi dalam mengambil sebuah keputusan penting sudah mengindahkan AD / ART Organisasi. Sehingga, keputusan yang diambil ketua dan sekretaris MKGR Kota Bekasi tersebut dinilai tidak sah. Dan bukan mewakili MKGR Kota Bekasi," sambungnya.

Oleh karena itu, Pengurus MKGR Kota Bekasi segera bertindak menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua dan Sekretaris MKGR Kota Bekasi. Sebagai bentuk kekecewaan para pengurus karena tidak dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan melalui mekanisme yang benar sesuai AD/ART Organisasi. (@nt)