Humas Polda Sumbar Akan Cek Polres,Terkait SP3 Kasus Eks.Kadis DLH Bukittinggi

Bukittinggi,RN Meskipun sudah ditetapkan tersangka Eks Kadis DLH Kota Bukit Tinggi oleh Polsek Bukit Tinggi tahun 2014 silam,sekarang mas...

Bukittinggi,RN
Meskipun sudah ditetapkan tersangka Eks Kadis DLH Kota Bukit Tinggi oleh Polsek Bukit Tinggi tahun 2014 silam,sekarang masih melenggang kangkung  menjabat sebagai Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bukittinggi


Pasalnya, semenjak ditetapkan tersangka oleh Polsek Bukittinggi yang di jabat oleh Kompol Ediwarman dalam kasus open dumping tahun 2014, pembuangan sampah di ruang terbuka hijau pelanggaran UU Ri No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yakni eks. Kadis DLH Bukittnggi yang sekarang menjabat sebagai Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yang berinisial (SPR) serta Kabid Kebersihan inisial ( MRF).


"Akan kita cek ke Polres, Karna ini issu nasional,tidak sembarangan tentang lingkungan hidup” terang Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto Kabid Humas Polda Sumbar saat dikonfirmasi awak media (20/07/20)


Sementara itu unsur Ketua DPP LSM – BERKORDINASI Marjuddin W. menyampaikan kepada awak media pada hari yang sama,ia Meminta penegak hukum agar mengkaji ulang Surat Penghentian Penyelidikan dan Pemeriksaan (SP3) terhadap Eks.Kadis DLH Bukittinggi.


Tambahnya lagi,ini tidak boleh selevel eselon II di daerah bermain hukum terhadap penegak hokum,apalagi ini tentang tatanan lingkungan hidup.saya dengar bukittinggi sudah berapa kali mendapat adipura, jangan jadikan imeg negative terhadap Pemko Bukittinggi.


Walikota Bukittinggi,Ramlan Nurmantias harus nya melihat treck recort seorang pejabat  public,sebelum diusulkan menjadi kadis dan harus melihat jejak rekamnya,dimasa akhir jabatan Ramlan Nurmantias yang akan berakhir di bulan agustus ini  agar secepatnya memberikan sanksi tegas kepada Eks Kadis DLH yang sekarang menjabat sebagai Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bukittinggi imbuhnya Marjuddin.


Marjuddin W. SH menegaskan kembali, Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol)
Dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.Alat bukti yang sah ialah a.  keterangan saksi b. keterangan ahli c.surat d.    petunjuk;e. keterangan terdakwa.tutupnya.
(Tim RN)