Kapolres Bukittinggi:SP3 kasus Eks.Ka.DKP Kapolresnya Masa Itu Amirjan

Bukittinggi,RN Setelah menelusuri Surat Perintah  Penghentian Penyidikan (SP3) kasus open dumping pembuang sampah di ruang terbuka hijau...

Bukittinggi,RN
Setelah menelusuri Surat Perintah  Penghentian Penyidikan (SP3) kasus open dumping pembuang sampah di ruang terbuka hijau (RTH) tahun 2014, Polsek Bukittinggi menetapkan tersangka Eks. Ka. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) beserta Kabid Pertamanan Maaruf Amin


Sekarang eks. Kadis DKP Bukittinggi Supadria,menjabat sebagai kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.


Penetapan tersangka dilakukan oleh Polsek Bukittinggi yang saat itu di jabat oleh Kompol Edywarman.


Dalam pelanggaran UU Ri No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah             BAB XV Ketentuan Pidana Pasal 40 (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum.


Diduga dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur,atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan.


Hal ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).


Kala itu (tahun 2014),biaya operasional membawa sampah ke TPA regional Payakumbuh pemerintah setempat (Pemko Bukittingg), telahmengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 sebesar Rp6,5 miliar.


Kasus ini terungkap pada Rabu 5 Maret 2014 saat polisi mengamankan dua truk yang membuang sampah ke ruangan terbuka di kawasan Panorama Baru Kota Bukittinggi.


Hal itu melanggar Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Kedua truk sampah yang diamankan tersebut masing-masing milik Pasar Padang Luar yang dikemudikan Syofardi dan milik Pemkot Bukittinggi yang dikemudikan Gunawan, pegawai harian lepas DKP Kota Bukittinggi tahun 2014.


Kapolres Bukittinggi AKBP Imam Pribadi Santoso dikomfirmasi awak media via phonselnya nomor 08132939xxxx, ini bukan zaman kita, (kasus open dumping) SP3 di keluarkan oleh Kapolres yang lama AKBP Amirjan Mingkin sudah diarahkan APIPnya seperti inspektorat,"AKBP Imam Pribadi Santoso (24/07/20).


Ketika di singgung soal SP3 kepada Kapolres Bukittinggi ia menjawab lansung saja sama yang bersangkuta tutupnya, sambil mengakhiri.


Berbeda halnya yang disampaikan ketua LSM- BERKORDINASI (Berantas Korupsi, Judi, dan Mafia Sendikat) Marjuddin Nazwar W. SH (25/07) menegaskan kepada awak media, kami akan menyurati Polda Sumbar, dan Mabes Polri, termasuk Kompolnas terkait dugaan kejanggalan penghentian kasus (SP3) Pembuangan sampah diruang terbuka hijau (Open Dumping) tahun 2014.



lanjut marjudin, sangat naïf sekali, kita melihat kasus ini secepat itu SP3nya diberikan. Sementara menetapkan seseorang tersangka sangat cepat pula dengan menggembosi lewat media, apakah penyidik pada saat itu sudah memenuhi 3 unsur alat bukti yang sah dalam penyidikan dan penyelidikan yang,"tutup marjudin.(tim RN)