KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHAB SDN DIWILAYAH DIKBUD KOTA TASIKMALAYA, DIDUGA ABAIKAN UU KIP TH. 2008.

Kota Tasikmalaya,RN Pembangunan dan Rehab ruang kelas Sekolah Dasar(SD) diwilayah (DIKBUD ) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tasikma...

Kota Tasikmalaya,RN

Pembangunan dan Rehab ruang kelas Sekolah Dasar(SD) diwilayah (DIKBUD ) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya yang sedang berlangsung dari anggaran pemeritah Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran tahun 2020 disinyalir abaikan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No 14 tahun 2008.

Pasalnya Papan proyek kegiatan yang dipampang tidak mencantumkan Nilai besaran anggaran kegiatan, yang tercantum nama kegiatan, lokasi kegiatan, pelaksana, volume kegiatan, waktu pelaksanaan, tanggal mulai dan rencana selesai sedangkan jumlah nomimal anggaran/besaran anggaran tidak dicantumkan, hal ini menimbulkan pertanyaan publik.

Jelas-jelas undang undang KIP NO 14 tahun 2008 menjelaskan bahwa lingkup badan publik dalam undang undang ini meliputi lembaga, eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN ) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Salah satu kepala sekolah SDN Siluman 2 yang mendapat bantuan diwilayah  DIKBUD Kota Tasikmalaya yang ditemui, RN 2O/7, Dalam papan proyek/informasi kegiatan  tidak dicantumkan besaran anggaran bantuan kegiatan karena ini sesuai juknisnya, lihat saja semua papan proyek untuk SD tidak mencantumkan anggaran, bukan untuk menutupi tapi ini sesuai juknis tidak tercantum juga kata pa Kabid ikuti ajah sesuai juknis yang berlaku , jelasnya

pantauan RN 22/7 Dilapangan dibeberapa SDN di wilayah DIKBUD Kota Tasikmalaya jawabannya hampir sama semua

Dalam hal ini dinas terkait sejatinya perlu menjelaskan yang sejelas jelasnya dan pasti, apakah hal ini memang juknisnya benar  begitu baik dari KEMENDIKBUD atau PUPR, sedangkan bagaimana amanat pungsi  UU KIP NO 14 tahun 2008, dengan harapan publik tidak menuai tanda tanya.
EFIN.