Ketua Pansus 7 Minta Pemkot Bekasi Tindak Tegas Pengembang yang Belum Serahkan PSU

BEKASI,RN- Ketua Panitia Khusus (PANSUS) 7 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto mendorong Pemkot dalam hal ini Dinas Tata Ruang Kota Bekasi...

BEKASI,RN- Ketua Panitia Khusus (PANSUS) 7 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto mendorong Pemkot dalam hal ini Dinas Tata Ruang Kota Bekasi lebih tegas terhadap para pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas atau PSU pada kawasan perumahan, perdagangan dan industri jika nanti Raperda yang dibahas di pansus 7 sudah menjadi Peraturan Daerah.

Pansus 7 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyediaan dan penyerahan Prasaran, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi.

Latarbelakang dilakukannya perubahan Peraturan Daerah dalam hal kewajiban Pengembang menurut Bambang ada beberapa point yang menjadi acuan. Pertama, kata Bambang masih banyak pengembang yang belum menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan PSU.

"Kemudian kedua ketentuan penyediaan PSU pada rumah susun menghadapi kendala karena terbatasnya lahan dan aturan,"ucap pria yang pernah menjabat sebagai kepala Personalia di salah satu perusahaan swasta ternama ini.

Selanjutnya latatbelakang ketiga terkait perlunya perubahan peraturan karena dalam peraturan sebelumnya terkait kompensasi kekurangan terhadap pemenuhan PSU pada saat serah terima belum diatur.

Selain itu, tambah Bambang masih adanya realitas sistem kepemilikan satuan toko atau tenant dalam kawasan pusat bisnis seperti mall apakah bersifat pribadi atau pengembang dan campuran (pribadi dan pengembang).

Untuk memaksimalkan potensi penyerahan PSU oleh pengembang dalam Rancangan Peraturan Daerah yang di bahas di Pansus 7 kata Bambang memiliki sasaran, caranya dengan melakukan beberapa perubahan dalam ketentuan antara lain;

Pertama pemenuhan ketentuan PSU dikawasan rumah susun dapat dikonversi menjadi dana pembangunan PSU dilingkungan sekitar lokasi.

Sasaran kedua adalah untuk penambahan ketentuan tentang pengalihan kekurangan penyediaan Ruang terbuka hijau atau RTH.

Ketiga ada perubahan redaksi istilah kompensasi menjadi konversi karena adanya perbedaan pengertian

"Adanya raperda ini bagi pemkot adalah agar pengembang segera menyerahkan PSU yg menjadi kewajibanya dan pemkot dapat mengambil PSU yg belum diserahkan dan ditelantarkan secara otomatis atau sepihak,"tegas Bambang saat memberikan keterangan kepada awak media.

Sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas dan wewenang membentuk peraturan (legislasi) Bambang memiliki pandangan terkait Raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyediaan dan penyerahan Prasaran, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi.

Menurut Bambang Peraturan ini sudah mengalami 2 kali perubahan yaitu tahun 2016 dan 2018 dan tahun 2020 diajukan perubahan ketiga.

"Makanya target pembahasan agar lebih komprehensif lagi agar tidak sering dilakukan perubahan,"harapannya.

Saat disinggung terkait masalah PSU dewan dari Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi ini mengatakan sangat miris dengan kondisi mengenai PSU ini. Menurutnya ternyata banyak pengembang yg belum menyerahkan kewajibanya sejak tahun 2012 sampai saat ini.

Dirinya bersama anggot dewan lainnya yang bertugas di pansus 7 selanjutnya akan meminta dinas tata ruang untuk mengevaluasi masalah ini, seperti diketahui kata Bambang masih adanya PSU yang banyak berubah fungsi.

"Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui masalah yang terjadi. Apakah di Perdanya, apakah di Peraturan walikotanya atau pada orangnya,"bebernya.

Kemudian Dewan, kata dia akan meminta ke pemkot untuk menghitung potensi PSU yang akan menjadi aset pemkot atau Barang milik Daerah.

"Dengan adanya potensi PSU yang akan menjadi Aset pemkot sekaligus untuk mengukur kinerja pemkot apabila raperda ini disahkan dan diimplementasikan,"pungkasnya. (@nt)