Pemerintah Daerah Fasilitasi Peralihan Peserta JKN KIS diKabupaten Belitung

Belitung,RN Upaya dalam meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung,mulai dari pen...

Belitung,RN
Upaya dalam meningkatkan kesehatan seluruh
masyarakat terus dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Belitung,mulai dari
pengalokasian anggaran bidang kesehatan
sekurang-kurangnya10% dari total belanja
daerah setelah dikurangi gaji PNS setiap
tahunnya, hingga mendukung
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional bagi penduduk Belitung.

Untuk Jaminan Kesehatan,Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan subsidi kepada masyarakat yang merupakan peserta JKN Kartu Indonesia Sehat(KIS) Penerima Bantuan Iuran- Jaminan Kesehatan(PBI-JK)dengan iuran kelasIII.Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan(PBI-JK)adalah peserta yang tergolong fakirmiskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
Berkaitan dengan peralihan kepesertaan khususnya bagi peserta JKNKIS yang menunggak pembayaran iuran secara langsung,sehingga kepesertaan JKNKIS menjadi tidak aktif dan kartu kepesertaan JKN tidak bisa digunakan sebagai Jaminan Pelayanan Kesehatan,maka dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta JKNKIS,yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Belitung.Hal itu sesuai Peraturan Bupati Belitung Nomor 36 Tahun 2018 BAB XII Peralihan Peserta Pasal15,dengan Persyaratan:
1.Peserta yang mendaftar dikelas III yang menunggak 6(enam) bulan iuran.

2.Peserta PBPU dikelas I dan kelas II yang menunggak 12 bulan dapat dialihkan ke Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

3.Bersedia mendapat pelayanan diPuskesmas diwilayah tempat tinggal dan pelayanan
kesehatan tingkat lanjut pada Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Belitung rawat inap kelas III yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Selain persyaratan tersebut,peserta juga harus melengkapi Foto kopi KTP,Kartu Keluarga dan
Kartu JKNKIS,serta surat keterangan menunggak dari BPJS Kesehatan.

Apabila peserta JKNKIS mempunyai tunggakan iuran maka wajib untuk dilunasi paling lambat 6bulan,setelah dialihkan menjadi peserta JKN KIS yang ditanggung Pemerintah Kabupaten
Belitung, sesuai dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.

Ditandatangani oleh peserta diatas materai dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
Dalam rangka menjamin akses Jaminan Kesehatan,Pemerintah Kabupaten Belitung juga telah melakukan penandatanganan Addendum Perjanjian KerjaSama dengan BPJS Cabang PangkalPinang tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten
Belitung dalam rangka Universal Health Coverage(UHC),pada(29/06/2020)yanglalu.(Sumber:
DinasKesehatanKabupatenBelitung.
(HMS Pemda/Andi.M)