SEKDES BENTANG BANTAH PEMOTONGAN DANA BANTUAN KARANGTARUNA

Takalar, RN Adanya pemberitaan di media online Topik terkini sebelumnya dengan judul dana karangtaruna dan BOP LPM Desa Bentang diduga d...

Takalar, RN

Adanya pemberitaan di media online Topik terkini sebelumnya dengan judul dana karangtaruna dan BOP LPM Desa Bentang diduga dipotong oleh Plt. Kades dan Sekdes saling lempar.

Menurut isi pemberitaan tersebut dana anggaran Karangtaruna dan BOP LPM Desa Bentang tahun 2019 sebesar 12 juta 500 ribu rupiah itu diduga dipotong oleh mantan Pj. Desa dan Sekdes Bentang.

Hal ini, membuat Pj. Kades dan Sekdes Bentang meradang dan membantah atas adanya tudingan anggaran Karangtaruna dan BOP LPM Desa Bentang yang di anggarkan di Dana Desa (DD) Tahun 2019, sebesar 12 juta 500 rupiah mendapat sorotan khususnya warga Desa Bentang.

Pasalnya, di pemberitaan sebelumnya, menurut informasi warga dana tersebut konon diberikan kepada Karangtaruna hanya sebesar 6 juta rupiah dari total yang di anggarkan sebesar 12 juta 500 ribu rupiah pada tahun 2019.

Sehingga dari sisa anggaran sebesar 6 juta 500 ribu rupiah yang ada di desa oleh publik mempertanyakan kemana rimbanya dana tersebut.

Menurut Sekdes mewakili Pj. Desa Bentang Muh. Alkadri Muis melalui media ini angkat bicara dan mengatakan bahwa dirinya benar pernah memberikan dana bantuan Karangtaruna dan BOP LPM tahun 2019 sebesar 12 juta 500 ribu rupiah.

Menurutnya hanya sebesar 6 juta rupiah yang diberikan kepada pengurus Karangtaruna, sedangkan sisa dana sebesar 6 juta 500 rupiah masih ada di kas desa dan sampai sekarang Pengurus Karangtaruna belum juga memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2019.

"Tidak benar bahwa ada pemotongan anggaran bantuan Kegiatan Karangtaruna tahun 2019, jadi anggaran bantuan kegiatan Karangtaruna sebesar 12 juta 500 ribu rupiah, saya hanya memberikan sebesar 6 juta rupiah kepada pengurusnya, sedangkan sisanya masih ada di desa", tutur Sekdes Bentang.

Lanjut, "saya hanya membantu mengfasilitasi bagaimana tata kelola administrasi di desa itu baik, justru kenapa saya yang disudutkan, seakan-akan saya yang menggunakan dana tersebut, padahal sisa dana yang di maksud tinggal menunggu LPJ nya dari Karangtaruna", papar Muh. Alkadri Muis Sekdes Bentang.

Selain itu, dana BOP LPM yang dimaksud sebesar 7,5 juta itu dibantah oleh Sekdes Bentang bahwa tidak benar adanya pemotongan dan membenarkan anggaran tersebut hanya diberikan sebesar 1,7 juta saja dan sisanya sudah dibayarkan selama 2 triwulan.

Bahkan, Sekdes Bentang mengatakan dana BOP LPM itu sudah di bayarkan selama dua triwulan mulai Januari sampai dengan Juni, sementara bulan Juli sampai dengan Desember 2019 memang dirinya belum membayarkan dikarenakan pengurus LPM yang terpilih mengundurkan diri waktu itu, namun dana anggarannya dua triwulan tetap tersimpan di desa.

(Rahmat)