Aksi Unjuk Rasa Menolak Gugatan No. 52/G/2020/PTUN Makassar

Makassar, RN Aksi turun ke jalan para Pedagang Pasar Sentral Blok B menyambut kedatangan Majelis Hakim PTUN dan Penggugat untuk melakukan PS...

Makassar, RN

Aksi turun ke jalan para Pedagang Pasar Sentral Blok B menyambut kedatangan Majelis Hakim PTUN dan Penggugat untuk melakukan PS (Peninjauan Setempat) di lokasi Pasar Sentral Makassar.

Aksi unjuk rasa yang digelar menolak Gugatan Hukum Hendrik Purnama yang kembali mempersoalkan lahan pedagang di Blok B Pasar Sentral Makassar, Jumat (28/08/2020).

Dalam gugatan tersebut sejumlah pedagang yang tergabung dalam Organisasi Speklim dan Aspek 5 turun ke jalan dan membentangkan spanduk penolakan tentang pembatalan SK. Walikota Makassar di PTUN Makassar.

Para pedagang kaki lima dalam aksi orasinya, mereka meminta Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2), pasal 11 UU No. 39/1999, pasal 38 UU No. 39/1999 dan pasal 13 UU No. Q09/1995.

“rencana pembokaran PKL ini selalu tidak memperhatikan nasib pedagang, ini merupakan pelanggaran HAM, yang mana mereka mau cari nafkah lagi jika gugatan itu dikabulkan", tutur Koordinator aksi.

Sementara Kuasa Hukum Pedagang Kaki Lima, Muhammad Abduh, SH., MH., mengatakan, bahwa sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini.

“Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, karena Pasal 55 UU PTUN dikatakan bahwa tidak membatasi hak pemohon untuk memperjuangkan haknya, oleh karena sengketa kepemilikan bukan kewenangan PTUN untuk mengadilinya, melainkan kewenangan pengadilan umum", ujar Abduh.

Selain itu, dirinya mengatakan apa yang diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang dijelaskan di dalam ketentuan perundang-undangan dan Pengajuan gugatan yang terlewat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menanggapi persoalan itu, Direktur Utama PD Pasar, Basdir mengatakan hanya bisa mensupport apa pun yang menjadi putusan pengadilan.

“Kita kan bagian dari yang digugat mewakili pemkot Makassar karena mereka mengugat SK Walikota. jadi tentu kita hanya bisa memberi bukti apa yang dibutuhkan.” ujarnya.

“sesungguhnya lahan ini adalah milik pemerintah yang dijadikan ruko karena ada Hak Guna Bangunan (HGB) mereka. Tapi kalau bicara alas hak ini adalah lahan pemerintah. Dan sebelumnya sudah ada perjanjian yang disetujui saat terjadi kebakaran beberapa tahun lalu", jelas Basdir selaku PD Pasar.

(Rahmat)