BANTAH, KADES PA'LALAKANG DITUDING PENYELEWENGAN DANA DESA 600 JUTA

Takalar, RN Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggelontorkan sesuai peruntukkan untuk...

Takalar, RN

Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggelontorkan sesuai peruntukkan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai Permendes No. 7 tahun 2020 atas rujukan dari Permendes No. 11 tahun 2019.

Adanya pemberitaan sebelumnya di publikasikan oleh salah satu media online myang menduga bahwa Kepala Desa telah melakukan penyelewengan anggaran Dana Desa pada Desa Pa'lalakang.

Menurut Haeruddin Dg. Sila selaku Pj. Kepala Desa Pa'lalakang yang sempat ditemui di salah satu kesempatan menanggapi bahwa dirinya selama ini sudah mengikuti Permendes yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.

Adapun mengenai spanduk transparansi publik di pasang nanti setelah adanya realisasi perubahan anggaran tahun berjalan, oleh karena pengalokasian anggaran dana dialihkan ke penanganan pandemi covid-19.

Selain itu, dirinya pula menambahkan bahwa apa yang ditudingkan kepadanya telah melenyapkan Dana Desa sebesar Rp. 600 juta itu sangat tidak dibenarkan dan tidak memiliki dasar serta kejelasan dana yang dimaksud.

Hal ini pula membuat Pj. Kepala Desa Pa'lalakang merasa sangat kecewa dan keberatan atas apa yang ditudingkan pada dirinya serta menindak lanjuti ke pihak yang berwenang.

Bahkan, Haeruddin Dg. Sila sangat menyesalkan atas sikap seseorang yang seharusnya meminta klarifikasi atas apa yang menjadi maksud dan tujuannya, bukan dengan langsung memberitakan saya seperti itu.

"Seharusnya yang bersangkutan bisa bertemu dulu kepada saya untuk meminta klarifikasi terkait apa maksud dan tujuan, bukan dengan jalan langsung memberitakan saya seperti itu, karena dalam mekanisme prosedur itu kan ada Hak tanya dan Hak untuk menjawab", ungkap Haeruddin Dg. Sila Pj. Kepala Desa Pa'lalakang.

Sementara itu, warga yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut dapat mempertanggung jawabkan atas informasi yang diberikan, mengingat segala informasi yang terekspos ke publik memiliki aturan yang mendasar sesuai UU No. 11 tahun 2008 tentang transaksi informasi elektronik atau Informasi Teknologi Elektronik (ITE).

(Rahmat)