BUPATI GARUT KECEWA KINERJA KEPALA SKPD

Garut,RN Karena dinilai lalai dalam menyusun kebijakan umum anggaran plafon prooritas anggaran sementara (KUAPPAS)Bupati Garut Rudy Gunawan ...

Garut,RN

Karena dinilai lalai dalam menyusun kebijakan umum anggaran plafon prooritas anggaran sementara (KUAPPAS)Bupati Garut Rudy Gunawan SH MH MP meluapkan kemarahannya pada seluruh Kepala Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut saat menggelar apel gabungan di lapangan Setda, Senin (10/08).

Pasalnya, penyusunan APBD 2021 sudah melebihi waktu yang dibutuhkan Peraturan Pemerintah Nomor 12. Harusnya yakni maksimal minggu kedua bulan Juli 2020 harus sudah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD. Tapi hingga saat ini belum menyerahkan, selain itu memang ada keterlambatan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan keterlambatan dari Peraturan Menteri yang mengatur dasar atau Pedoman Penyusunan APBD 2021.

Ini peringatan lisan. Saya melihat hanya ada Kepala SKPD 5% yang serius, sisanya 95% tidak serius untuk menyusun anggaran yang berkualitas. Kesungguhan kepala SKPD meneliti dengan teliti-telitinya itu hanya 5%, sementara 95%-nya masa bodoh dan hanya menikmati jabatan dengan TKD Rp20 juta per bulan. Mungkin yang bekerja hanya TKK saja, sementara yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat pengelola teknis kegiatan bisanya hanya copy paste terhadap masa lalu. Sangat tidak ada inovasi,” kata Rudi dihadapan para Kepala SKPD dan peserta apel lainnya.

Dalam sambutanya Bupati Garut sempat menyampaikan kepada seluruh SKPD yang hadir. Bupati mengatakan, jika kepala Dinas dan sekretarisnya tidak mampu mebuat laporan, agar mereka mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya.

“Kalian kepala dinas dan sekretaris, jika tidak mampu untuk membuat laporan, silahkan mundur letakkan jabatan, jangan hanya bicara jabatan-jabatan terus. Saya minta serius kepada semuanya, harusnya Kepala SKPD, Sekdis dan Kepala Bidang jangan merepotkan saya. Ini malah terus merepotkan saya. Terkait rotasi mutasipun, sekarang saya tidak akan mendengar dari SKPD, lebih baik saya mendengar dari Inspektorat. Saya curiga, ada-apa Kepala SKPD dengan orang-orang yang dipromosikan,” ujarnya

Bupati juga mengingatkan para kepala SKPD harus menjadi pegawai yang profesional, sebab memproses percepat pembangunan ini adalah untuk kepentingan rakyat Kabupaten Garut. Berpihaklah kepada kepentingan masyarakat, jangan jadi birokrat yang bisanya menghambur-hamburkan anggaran, VAN