Isue Tak Sedap Menerpa Bupati Malang, Terkait Tunggakan Pajak Tahun 2008 Sampai 2020

Malang,RM Jelang Pilkada Kabupaten Malang 2020, Bakal Calon Bupati Malang yang juga Bupati Malang saat ini, H.M Sanusi, diterpa isue miring ...

Malang,RM

Jelang Pilkada Kabupaten Malang 2020, Bakal Calon Bupati Malang yang juga Bupati Malang saat ini, H.M Sanusi, diterpa isue miring dugaan tunggakan Wajib Pajak yang konon bocor ke publik, seperti yang diberitakan Media lokal Malang terkait tudingan tunggakan pajak mulai tahun 2008 hingga 2020.

Menyikapi tudingan tersebut, Bupati Malang saat di temui Radar Nusantara,  Selasa (28/7), mengatakan bahwa dirinya tidak mau nanggapi isu tersebut. "Biar itu jadi urusannya Kantor Pajak Pratama (KPP),  tapi setahu saya ada UU yang menyebutkan bahwa data nasabah Wajib Pajak (WP) itu di jaga kerahasiannya, kalau ada kebocoran data seperti itu biar masyarakat yang menilai," ungkap Sanusi di Gedung DPRD Malang.

Di tempat terpisah, Jubir tim pemenangan paslon Bacabup-Bacawabup Sanusi-Didik (SanDi), Abdul Qodir menyebutkan bocornya data nasabah Wajib Pajak tersebut dinilai sangat ceroboh, karena data nasabah WP tersebut dilindungi  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Di pasal 30 ayat (3) dan (4) dan di UU  Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) nomer 6 tahun 1983 yang berbunyi pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta," imbuhnya.

Bentuk kecerobohan, lanjut Qodir, bukan menuduh KPP sengaja membocorkan, tapi ini sangat lucu karena ini tahun politik. Pihaknya mengingatkan KPP untuk tidak ikut berpolitik. 

Qodir yang juga pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini memastikan bahwa Sanusi tidak punya hutang tanggungan pajak.

"Saat Sanusi maju dalam kontestasi Pilbup salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah soal tanggungan pajak yang sudah terbayarkan,"pungkas Qodir. (NIP)