JERITAN WARGA NELAYAN, TUTUP TAMBANG PASIR PULAU KODINGARENG MAKASSAR

Makassar, RN Ratusan warga nelayan dan masyarakat sekitar Pulau Kodingareng bersama beberapa elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi...

Makassar, RN

Ratusan warga nelayan dan masyarakat sekitar Pulau Kodingareng bersama beberapa elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi protes, menuntut pihak Pemerintah Provinsi Sulsel khususnya pihak Perusahaan Tambang Pasir, di Depan Pintu Masuk Gerbang Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Kamis (13/08/2020).

Aksi protes warga ini menuntut kepada pihak Pemerintah Provinsi Sulsel khususnya pihak Perusahaan pengelolah Tambang Pasir di sekitar wilayah Pulau Kodingareng untuk segera Menghentikan dan Menutup aktivillitas Tambang Pasir.

Sebagai upaya aksi yang dilakukan oleh masyarakat warga nelayan bersama beberapa elemen, baik Ormas, LSM dan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup untuk menuntut dan mendesak pihak-pihak yang terkait dalam beroperasinya aktifitas tambang pasir di wilayah Pulau Kodingareng.

Hal ini, mengingat aktivitas tambang pasir yang dikelolah sejak beberapa waktu lalu amat sangat meresahkan warga khususnya masyarakat nelayan.

Salah seorang ibu warga nelayan yang sempat ditemui mengungkapkan, bahwa selama adanya aktivitas tambang pasir di wilayah sekitar Pulau Kodingareng warga di sini merasa dirugikan dan menderita dan resah.

Pasalnya beberapa Perusahaan yang selama ini beroperasi khususnya PT. Royal Boskalis dari Belanda dan yang bekerjasama PT. Pelindo IV pada wilayah tangkapan nelayan.

Beberapa wilayah dampak adanya aktivitas tersebut seperti Copong Lompo, Copong Keke, Bone Ma'lonjo, Bone Lure, Bone Pama, Sangkarrang, Batu Ila, Lalo Angkan, Bone Luara, Bone Pure, Gossea, Ponto-Pontoang, Garasa Pamalu, Bone Lengga, Bone Pute Rate, Bone Pinjeng, Bone Kaluku, Kapodasan, Lambe-Lambere, Batu La'bua dan Pariyama).

"Kami warga Pulau Kodingareng dan sekitarnya merasa resah, menderita dan dirugikan adanya kegiatan tambang pasir dan penimbunan di wilayah pesisir pantai pulau", ungkap salah seorang ibu warga Pulau Pulau Kodingareng.

Lanjut, "kami menuntut Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mencabut izin pertambangan yang ada disekitar Pulau Kodingareng dan menghentikan serta menutup aktifitas tambang di sekitar wilayah Pulau Kodingareng", harapnya.

Menurut Ahmad salah seorang Ketua Koord. Lapangan dari Ormas mahasiswa yang melakukan aksi mengatakan bahwa dirinya bersama beberapa elemen masyarakat warga Pulau Kodingareng yang menuntut pihak Pemerintah Prov. Sulsel untuk mau menghentikan dan menutup aktivitas tambang pasir di wilayah Pulau Kodingareng dan sekitarnya.

Dirinya berharap pihak Pemerintah Prov. Sulsel dan beberapa pihak Perusahaan, baik BUMN dan Swasta agar mau bersinegi memperhatikan benar-benar aspirasi dari masyarakat khususnya warga nelayan di wilayah Pulau Kodingareng dan sekitarnya.

"Kami bersama warga masyarakat nelayan menuntut dan mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan dan menutup aktivitas tambang pasir, karena dengan adanya aktivitas tersebut terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan hidup", ungkapnya.

Lanjut, "dampaknya kepada masyarakat nelayan sangat dirugikan dengan merampas hak azasi masyarakat nelayan serta kurangnya pendapatan nelayan akibat adanya tambang pasir dan penimbunan laut", jelas Ahmad selaku Ketua Korlap Aksi tutup tambang pasir di wilayah Pulau Kodingareng.

(Rahmat)