Kepala Desa Bukanlah Raja, Tidak Seharusnya Bertindak Semaunya

Penulis : Rosnawati radjaman Makasar, RN Seyogyanya negara hukum, dalam menjalankan tugas pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip suprema...



Penulis : Rosnawati radjaman

Makasar, RN
Seyogyanya negara hukum, dalam menjalankan tugas pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada.

Namun, dalam kondisi seperti ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu  termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang.

Diketahui, bahwa suatu kekuasaan  tanpa pembatasan, maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata.

Hal ini berbeda dengan kondisi pemerintahan yang menganut sistem suatu kewenangan yang penguasanya tanpa batas, atau dikenal Monarki Absolut,  raja adalah hukum itu sendiri.

Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja.

Akan tetapi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa Like And this Like dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. 

Kondisi seperti inilah adalah bentuk penyakit Nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan.

Berakibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktek pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi Mall Administrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Seperti halnya yang terjadi di desa, perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa  melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, akan tetapi pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015  tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan.

Ini telah diatur dengan jelas tata cara yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3).

Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh,seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi dan disembuhkan.

Sebagaimana adagium hukum lex semper dabit remedium (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan.

Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan Desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula dengan siapa sang kepala Desa mengayuh. Kepala Desa tentu berhak memilih siapa saja yang menjadi partner dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik.

Akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur.

Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala Desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Sementara itu, peran Dinas PMD dan Camat yang bekerjasama (Sinergitas) satu sama lain sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa dengan pemerintah Desa diharapkan terbangun dengan baik, dengan memaksimalkan kegiatan  pendampingan dan supervisi agar pelantikan kepala desa terpilih tidak lagi disusul dengan perombakan perangkat desa secara serta merta tanpa memperhatikan alur prosedur yang seharusnya. 

Jangan sampai esensi pemerintahan desa bergeser dari yang seharusnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat justru menjadi mendekatkan penyalahgunaan wewenang dengan hadirnya nuansa raja-raja kecil di daerah.

Selain itu, peran serta camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di antaranya untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat pula dilakukan dalam bentuk monitoring.

Melihat fakta bahwa masih ada kepala Desa yang mengganti perangkat desa tanpa berkonsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat cukup mencerminkan bahwa dibeberapa momen camat masih saja kecolongan tahap administratif tersebut. 

Sehingga kelengahan camat setempat dalam melakukan monitoring akan berdampak pada ketidak disiplinan kepala desa dalam menjalankan aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

COMMENTS

Nama

.,3,.berita terkini,11104,.beritaterkini,6,.kalbar,17,(Merlung),3,Aceh,31,ACEH SINGKIL,78,Aceh Tamiang,23,Aceh Tengah,114,ACEH TENGGARA,1,ACEH TIMUR,1,advertorial,1,Aekkanopan,9,agam,10,ALAI.,5,ambon,2,Anyer,1,AS,1,Asahan,1,babel,1,Bagansiapiapi,1,bakan,1,BALAESANG,1,bali,1,BALIKPAPAN,5,balut.berita terkini,3,Banda Aceh,8,BANDAR LAMPUNG,3,Bandung,86,Bandung Barat,15,banggai,2,Bangka Belitung,4,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,BANGKINANG,2,Bangun Purba,1,Banguwangi,1,Banjar,19,Banjarnegara,7,bantaeng,43,Banten,54,Banyuasin,6,Banyumas,10,Banyuwangi,132,Barru,1,Batam,88,batang,32,BATANG HARI,2,BATU,6,batu bara,2,baturaja,3,Bekasi,835,bekasi terkini,2,Bekasi Utara,1,belawan,1,Belitung,152,Beltim,140,bener,1,Bener Meriah,293,BENGKALIS,38,Bengkayang,68,BENGKULU,4,BENGKULU SELATAN,17,BENGKULU UTARA,1,BER,3,BERI,1,beriita terkini,3,berita,1,Berita terkini,2375,berita terkini.,1,berita terkinia,1,berita terkink,1,berita tetkini,1,beritaterkini,3,berta terkini,1,Bintan,9,Bintuni,1,Bitung,2,Blitar,11,BNN,1,Bogor,253,BOGOR TIMUR,55,Bola,1,BOLAANG MONGONDOW,2,bolmong,226,Bolmong raya,2,Bolmong selatan,2,bolmong utara,1,bolmongsiar,1,bolmut,2,BOLNONG,1,bolsel,5,boltim,11,BOYOLALI,1,Brebes,50,Bukit Tinggi,45,bukittinggi,5,BUMIMORO,1,BUNGKU,1,Buol,80,BUTENG,1,Catatan Radar Nusantara,1,Ciamis,16,Cianjur,4,Cibinong,3,cikampek,1,Cikande,1,Cikarang,44,CIKARANG BARAT,1,CIKARANG PUSAT,1,cikarang utara,1,Cilacap,6,Cilegon,20,cilengsi,1,Cileungsi,41,Cimahi,229,Cirebon,305,Cirebon Kota,1,Dabo Singkep,266,daer,2,Daerah,6860,Daik Lingga,2,Dairi,230,Deli Serdang,13,Deli tua,1,demak,27,Depok,290,derah,4,Dolok,4,Doloksanggul,16,Dompu,2,Donggala,43,DPRD Kab. Bekasi,11,DPRD Kota Bekasi,22,Dumai,4,Dumoga,94,Dumoga Utara,2,Ekonomi,3,EMPAT LAWANG,8,fakta,1,Garut,43,gorontalo,53,Gowa,80,Gresik,1,GROBOGAN,1,Gunung Putri,2,Hukum,11,HUMAS BELTIM,6,humbahas,3,INDRA,1,Indragiri hulu,2,indralaya,44,Indramayu,14,info,1,INHIL,1,inhilriau,1,INHU,3,Jabar,7,jaka,1,Jakarta,494,jakarta selatan,4,jakarta timur,1,Jambi,144,JATIM,1,Jawa Barat,8,Jawa Tengah,3,Jawa Timur,7,Jayapura,12,Jember,2,Jeneponto,15,Jepara,105,Jombang,3,kab,6,kab .Bandung,201,Kab 50 Kota,4,kab Bandung,29,kab. Agam,1,Kab. Bandung,3363,kab. bekasi,11,Kab. Bogor,18,Kab. Brebes,3,KAB. CIREBON,2,KAB. DAIRI,1,kab. Garut,1,Kab. Kapuas Hulu,1,KAB. KARO,2,Kab. Kuningan,9,kab. langkat,1,kab. malang,1,Kab. Minahasa Tenggara,1,KAB. PELALAWAN,2,Kab. Serang,2,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,10,kab. tangerang,4,Kab. Tasikmalaya,24,kab.agam,1,Kab.Bandung,450,Kab.Bekasi,61,KAB.BOGOR.BERITA TERKINI,1,kab.garut,2,kab.langkat,1,Kab.Malang,3,kab.pekalongan,9,Kab.Samosir,7,KAB.SEMARANG,1,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,kab.sorong,2,Kab.Sumedang,11,Kab.Tangerang,2,kab.Tasikmalaya,3,Kab.Way kanan,7,KABANJAHE,1,kabBandung,2,Kabupaten Bandung Barat,1,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,kaimana,4,Kajen,4,Kalbar,575,kalideres,1,Kalimantan Barat,9,kalimantan timur,14,Kalsel,8,Kalteng,119,Kaltim,22,Kampar,76,Kampar Kiri,2,Kampar Riau,94,Kapuas Hulu,236,Karawang,140,KARIMUN,5,KARIMUN - RN,1,KARO,26,katapang,1,KATINGAN,4,KEBUMEN,1,Kec.Ukui,1,Kediri,11,KEEROM,15,Kendari,2,KEPRI,1,Kepulauan Riau,10,Kerinci,22,KETAPANG,1,KOBAR,1,Korupsi,9,KOTA BATU,1,KOTA KOTOMOBAGU,4,KOTA MANNA,2,KOTA METRO,24,kota pekalongan,3,Kota Sorong,7,Kotabumi,1,KOTAMIBAGU,3,Kotamobagu,44,KOTAWARINGIN TIMUR,2,KOTIM,6,kriminal,4,Kronjo,1,Kuala Kapuas,6,kuala lumpur,1,Kuala Tungkal,8,kuansing,1,kuantan,1,KUDUS,91,Kuningan,306,KUTAI KERTANEGARA,5,Kutai Timur,12,Kutim,6,Labuhan Batu,4,Labura,347,Lahat,29,LAMBATA,1,Lamongan,1,Lampung,46,Lampung Barat,30,LAMPUNG METRO,105,LAMPUNG SELATAN,30,Lampung Tengah,10,Lampung Timur,460,Lampung Utara,293,LAMPUNGUTARA,1,lampura,6,langkat,4,LANTAMAL V,85,LANTAMAL X JAYAPURA,20,lebak,69,LEMBATA,7,LIMAPULUHKOTA,2,Lingga,819,Loksado,1,lolak,1,LOLAYAN,2,Lombok,5,Lombok barat,3,Lombok tengah,2,lombok timur,62,LOTIM,12,lotim.berita terkini,37,LUBUK LINGGAU,15,Lubuk Pakam,4,lubuk sikaping,1,lubuklinggau,14,lubuksikapaing,1,LUBUKSIKAPING,1,lukun,1,Lumajang,1,Lumanjang,1,Luwu,2,Luwuk,7,m,1,Mabar,1,Magelang,1,mahakam hulu,1,majaleMajalengka,1,Majalengka,208,majalengMajalengka,1,majalenMajalengka,1,majalMajalengka,1,majaMajalengka,1,makasar,1,makassar,89,Malang,178,Maluku,4,Maluku tengah,2,MALUKU UTARA,1,MAMAJU.RN,3,MAMASA,116,MAMUJU,97,MAMUJU TENGAH,4,Manado,25,mancanegara,1,Manggar,2,Manokwari,87,mansel,1,mataram,4,MATENG,2,Mauk,2,medan,135,Mekar Baru,1,MEMPAWAH,1,merak,1,merangin,92,MERANTI,789,MERAUKE,1,Merbau,2,Mesuji,72,metro,203,metro lampung,8,meulaboh,1,Minahasa,4,Minahasa Selatan,4,Minahasa Tenggara,2,Minahasa Utara,1,Minut,1,miranti,1,Mojokerto,382,monokwari,2,morowali,28,MOROWALI UTARA,1,MORUT,2,moskow,1,Muara Belida,1,muara bungo,3,Muara Enim,207,muara Tami,1,Muaro Jambi,2,Mukomuko,81,muratara,81,Musi Banyuasin,10,MUSI RAWAS,32,musirawas,7,Naibenu,1,Nangka Bulik,2,Nasional,16,Natuna,95,negara,1,Nias barat,6,NTB,42,NTT,5,nunukan,23,Ogan Ilir,7,Oku Selatan,458,Oku Timur,39,Opini,6,P. Bharat,1,P.SIANTAR,3,PACITAN,2,Padang,8,Padang Lawas,14,PADANG PANJANG,1,Pagaralam,31,Pagimana,1,Pakpak Bharat,18,Pakuhaji,2,Palangka raya,212,Palas,23,palelawan,14,Palembang,82,pali,2,Palu,140,Paluta,65,pancur batu,1,pande,1,pandegelang,2,Pandeglang,975,Pangkalan Kerinci,1,pangkalanbun,1,Pangkalpinang,18,Papandayan,1,Papua,50,PAPUA BARAT,117,parapat,1,PARIAMAN,1,Parigi,6,Parigi Moutong,15,PARIMO,73,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,12,pasbar,1,Pasir Pangarayan,1,PASSI,1,PASSI TIMUR,6,Pasuruan,2,PATI,91,Patia,1,patrol,3,PAYAKUMBUH,3,PEBAYURAN,1,Pekalongan,45,pekan baru,6,Pekanbaru,227,Pekanbaru Riau,250,pelalawan,25,Pematangsiantar,36,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,6,Pendidikan,80,Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),56,perimo,1,peristiwa,16,Pesisir Barat,1,PESISIR SELATAN,1,Pilkada,1,pintianak,1,PIPIKORO,1,PN.TIPIKOR,2,polda jabar,1,Polhukam,154,Politik,2,polman,1,polres Pekalongan,1,Pontianak,1084,Poso,3,primo,9,Pringsewu,24,PROTOKOL DOLOK SANGGUL,1,PT Bukit Asam,1,Pulang Pisau,5,pulau merbau,6,pulpis,1,purbalingga,4,Purwakarta,1081,Purwokerto,1,Putussibau,40,Radar Artikel,4,Radar Selebrity,2,ragam,51,raja ampat,1,RANGSANG,8,rangsang pesisir,3,REMBANG,1,rengat,1,Riau,157,Rohil,1,rokan,1,Rokan Hilir,14,rokan hulu,2,Rongurnihuta,1,Sabang,57,Samarinda,54,sambilan,1,SAMPI,1,Sampit,554,Sangatta kutim,1,Sanggau,1,sar,1,Sarolangun,396,SELAT PANJANG,5,SELATPANJANG,1,Selayar,17,selong,3,Semarang,8,semende,1,SEMOGA,2,SEMOGA TENGGARA,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,122,Serdang Bedagai,34,Sergai,30,Seruyan,18,SIAK,9,Sibolga,7,SIDOARJO,2,SIDRAP,15,Sigi,96,Simalungun,97,simpang apek,1,Singaparna,7,SINGKAWANG,1,SINGKEP BARAT,1,Sinjai,6,solo,1,SOLOK,5,Solok Selatan,8,Sorong,61,Sorong selatan,1,Subang,540,SUKABUM,1,Sukabumi,234,Sukoharjo,1,Sulawesi,3,Sulawesi Selatan,32,sulawesi tengah,49,Sulbar,51,Sulsel,19,Sulteng,269,Sulut,259,Sumatera Selatan,5,SUMATERA UTARA,5,SUMB,1,sumba barat,1,Sumbar,48,Sumbawa,4,Sumbawa Barat(NTB),5,Sumedang,21,sumsel,38,Sumut,72,Sungai Penuh,1,sungai tohor,3,SURABAYA,51,tajabbarat,1,Takalar,125,TAMBANG,1,Tambraw,3,Tambraw - RN,6,tanah datar,1,TANAH JAWA,3,Tanah Karo,80,Tangerang,374,Tangerang Selatan,8,Tanjab Barat,727,Tanjab Timur,111,tanjabbar,1,Tanjabtim,1,tanjung balai,3,Tanjung Enim,1,Tanjung Jabung timur,1,tanjung makmur,1,TANJUNG PINANG,7,tanjung samak,1,TANOYAN,8,Tapanuli Selatan,1,Tapanuli Tengah,16,Tapanuli Utara,10,tapung,3,tarutung,1,Tasikmalaya,125,Tebing Tinggi,66,tebing tinggi timur,1,tebingtinggi barat,7,Tegal,13,teluk bintani,1,teluk buntal,1,Teminabuan,5,tenan,1,Tenggarong,1,ter,1,TERJUN GAJAH,1,Terk,1,Terki,1,Terki i,1,Terkin,2,Terkini,15491,TERKINIO,1,TERKINIP,1,terkiri,9,TERKNI,2,Timika,1,Toabo,1,tolitol,3,Tolitoli,1020,tolotoli,2,TOMOHON,4,Touna,8,Trenggalek,20,Tuerkini,1,Tulang Bawang,12,Tulang Bawang Barat,8,Tulung agung,2,Tulungagung,299,Waisai,5,warseno,1,WAY KANAN,2,Yogyakarta,3,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: Kepala Desa Bukanlah Raja, Tidak Seharusnya Bertindak Semaunya
Kepala Desa Bukanlah Raja, Tidak Seharusnya Bertindak Semaunya
https://1.bp.blogspot.com/-b8ygDiZqI28/X0tMUxIb9UI/AAAAAAACxtw/cXhpJBu83acGZV8rrGngVswl77Ys5rI0QCLcBGAsYHQ/s640/IMG-20200830-WA0040.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-b8ygDiZqI28/X0tMUxIb9UI/AAAAAAACxtw/cXhpJBu83acGZV8rrGngVswl77Ys5rI0QCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20200830-WA0040.jpg
RADAR NUSANTARA NEWS
https://www.radarnusantara.com/2020/08/kepala-desa-bukanlah-raja-tidak.html
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/2020/08/kepala-desa-bukanlah-raja-tidak.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy