Pasal 34 Ayat(1) UU Parpol Keuangan Parpol Berasal Dari Iuran Anggota Yang Sah Menurut Hukum

PAPUA, RN Partai politik (parpol) menurut ketentuan pasal 1 huruf a, UU RI No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI No.2 Tahun 2008 Tent...

PAPUA, RN

Partai politik (parpol) menurut ketentuan pasal 1 huruf a, UU RI No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Yang berbunyi : "Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". 

Sedangkan pendidikan politik, di dalam pasal 1 huruf d UU Parpol disebutkan sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara". Di dalam di pasal 34 ayat (1)  UU Parpol disebutkan bahwa keuangan parpol berasa dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Kemudian di dalam amanat pasal 34 ayat (3a) UU Parpol disebutkan bahwa Bantuan Keuangan dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah parpol-parpol dengan Pengurus tingkat DPD atau DPW dan/atau DPC di Provinsi Papua Barat serta kabupaten/kota telah melaksanakan pendidikan politik kepada anggotanya serta masyarakat? Jika pendidikan politik sudah berjalan? Bagaimana cara mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat menjelang dan pada saat persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/kota di Tanah Papua, dan khususnya di Provinsi Papua Barat?Pendidikan politik menjadi prasyarat penting dalam partisipasi politik rakyat dalam membangun demokrasi yang bermartabat. Tandas Ch.

Sebagaimana ahli politik internasional Alexis de Toqueville mengatakan : "setiap generasi adalah manusia baru yang harus memperoleh pengetahuan, memperlajari kemampuan dan mengembangkan karakter publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi. Sikap mental ini harus ditanamkan dan dibiasakan melalui bahasa dan kajian serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukan mesin yang akan befungsi dengan sendirinya, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi, dari generasi ke generasi". Ucap Ch.

Menurut pandangan hukum saya bahwa jika pendidikan politik bagi masyarakat di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat tidak dijalankan oleh parpol. Padahal mereka sudah menerima kucuran dana dari APBN dan APBD, maka dipandang perlu dilakukan audit investigasi oleh Inspektorat maupun lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Jelas Ch.

Ini penting untuk memastikan pengelolaan dana-dana tersebut pemanfaatannya untuk kegiatan macam apa? Sandaran hukum pada amanat pasal 2 dan pasal 3 dari UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Ch.

Sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 adalah menjadi urgen untuk dijalankan dalam mengaudit dan menyelidiki hal-hal tersebut. Saya kira pengertian korupsi sudah ada yaitu tindakan (siapa saja) mengambil sumber daya (dalam bentuk uang atau materi lain) yang menjadi hak publik. Sehingga jika ditempatkan dalam konteks amanat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka langkah terpenting adalah membuktikan sejak awal apakah ada unsur perbuatan melawan hukum? Dan apakah ada unsur merugikan keuangan negara? Kata Ch. (TUTI)