Pemerintah Kabupaten Manokwari Perlu Mencontohi Teluk Bintuni Dan Biak Dalam Upaya Pencegahan Covid-19

Manokwari,RN Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Yan Christian Warinussy hendak memaparkan pengalaman pribadi saya dalam ren...

Manokwari,RN

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Yan Christian Warinussy hendak memaparkan pengalaman pribadi saya dalam rentang waktu seminggu terakhir. Khususnya terkait penangan upaya pencegahan Covid-19 di Bintuni, Papua Barat dan Biak, Papua. Jum'at, 31/7 sekitar jam 17:30 wit sore saya dan tim LP3BH Manokwari tiba di Pos Pemeriksaan Covid-19 di dekat lokasi Kantor Bupati Teluk Bintuni. 

Kami disuruh masuk melewati ruang berlindung platik dan ada penyemprotan disinfektan otomatis. Lalu dimintai surat keterangan sehat dari rumah sakit di Manokwari.  Kedua suster yang melayani terus bertanya apakah kami dalam 2 (dua) Minggu terakhir ada bertemu dengan pasien covid-19 ? Kami juga dimintai menuliskan identitas lengkap serta foto copy KTP dan menandatangani formulir yang sudah disiapkan. Ujar Yan.

Sesudah itu boleh pulang. Keesokan harinya setelah kami hendak kembali ke Manokwari, kami sama sekali tidak diperiksa lagi. Hari ini Rabu, 5/8, saya mengalami pemeriksaan dimulai dengan saya memeriksa SWAB di RSUD Papua Barat dengan hasil non reaktif. Saya diberi surat keterangan dari Lalu sesampainya saya di Biak tadi pagi (Rabu, 5/8) di atas kapal sudah diberi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Kementerian RI berwarna kuning. Kata Yan.

Semua penumpang kapal wajib mengisinya dan diserahkan kepada petugas kesehatan berpakaian hansip (pertahanan sipil) saat kami tiba di Pelabuhan Kapal Ferry di Kampung Mokmer-Biak Numfor. Petugas melakukan penyemprotan disinfektan secara otomatis dan memeriksa suhu tubuh kami.

Pertanyaan saya, apakah hal-hal semacam ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Tandas Yan.

Khusus melalui Gugas Tugas yang sudah dibentuk di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat? Saya memandang ini penting, karena indikator faktual adalah ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni bisa menerapkannya dengan baik dan bertanggung-jawab, maka Kabupaten Teluk Bintuni kini berstatus Zona Hijau dari pandemi Covid-19 kan? Ini perlu dicontoh di Manokwari dan Papua Barat. Tandas Yan.

Bahkan harus didukung penuh oleh otoritas sipil dan militer setempat. Jadi bagi personil-personil TNI dan Polri yang non-organik ke Papua Barat juga semestinya melalui segenap prosedur pemeriksaan kesehatan seperti ini. Yaitu pemeriksaan kepada para prajurit non organik yang kini sedang berada di Papua Barat sejak pertama kali mereka hadir. Ini penting sebagai bagian dari upaya pencegahan pandemi Covid-19 tersebut di Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Kata Yan.

(Tuti)