PROSES PENYIDIKAN POLDA SULSEL DIDUGA TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK DILANJUTKAN

Makassar, RN Berdasarkan hasil investigasi Tim DPP  Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) Perwakilan SulSel sebagai lembaga...

Makassar, RN

Berdasarkan hasil investigasi Tim DPP  Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) Perwakilan SulSel sebagai lembaga sosial kontrol dan perpanjangan tangan pemerintah, aparat penegak hukum dan TNI serta masyarakat.

Menindak lanjuti pengaduan masyarakat atas laporan kasus penipuan dan penggelapan pasal 372 dan pasal 378 KUHP ditujukan kepada terlapor Ibu Juni Marwati, SE. yang diduga tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan melawan hukum.

Mengingat Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel pada tahun 2018 lalu, atas laporan kasus Penipuan dan Penggelapan pasal 372 dan pasal 378 KUHP oleh seorang pengacara Aiswariah Amin, SH., selaku pihak pelapor terhadap Juni Marwati, SE., selaku pihak terlapor.

Oleh karena pada waktu itu melalui Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. SP. Tapp/A.302/89/VII/2018/Ditreskrimum dengan dasar kasus tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana seperti yang dituduhkan pada pihak terlapor Juni Marwati, SE.

Namun, oleh pihak Kuasa Hukum dari Pelapor Aiswariah Amin, SH., melakukan Gugatan Prapradilan atas SP3 yang dikeluarkan pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel pada PN Makassar.

Dalam Amar Putusan Gugatan tersebut tertanggal 02 Juli 2020 menerima Gugatan Prapradilan terhadap SP3 yang dikeluarkan Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan penyidikan kepada Juni Mawarti, SE.

Hal ini diungkapkan dalam Jumpa Pers di salah satu Rumah Makan di jalan Urip Sumoharjo, terlapor Juni Mawarti, SE., yang didampingi oleh Kuasa Hukum bersama Ketua Umum DPP Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) Perwakilan SulSel, Rabu (26/08/2020).

Menurut Baharuddin Machmud, SH.MH., selaku Kuasa Hukum terlapor Juni Mawarti menuturkan bahwa laporan pasal 372 dan pasal 378 KUHP yang disangkakan terhadap klaimnya tidak memiliki dasar hukum, karena fakta hukum dan bukti tidak berkesesuaian.

Dirinya selaku Kuasa Hukum mengungkapkan bahwa sejak awal klaimnya tidak pernah melakukan suatu perbuatan seperti yang disangkakan pada laporan pasal 372 dan pasal 378 KUHP, justru oleh pelapor Aiswariah Amin, SH. Sebelumnya telah mencabut Kuasa Hukum terhadap terlapor yang pada waktu itu adalah klaimnya dalam kasus cerai suami terlapor.

Selain itu, Baharuddin Machmud, SH.MH. menambahkan bahwa Aiswariah Amin, SH., yang pada waktu tahun 2015 sampai dengan 2016 sebagai Kuasa Hukum pada Gugatan Cerai suami terlapor Juni Mawarti, SE., tidak komitmen menepati janji menyelesaikan kasus Gugatan Cerai terhadap klaimnya.

Bahkan, Aiswariah Amin, SH., justru pernah mengancam kepada Juni Mawarti, SE., jika nilai perjanjian kontrak yang sepakati tidak dipenuhi akan melaporkan ke penegak hukum, justru perjanjian kontrak yang disepakati sudah dicabut berdasarkan Gugatan Perdata Aiswariah Amin, SH., No. 152/Pdt-G/2017 di PN Makassar dengan putusan Menolak Gugatan yang diajukan pada tahun 2017.

"Legal Standing Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Kerja No. 01/AAS-SPK/ MKS-X15 tertanggal 22 Oktober 2015, jadi adanya yang menjadi dasar atas putusan Gugatan Perdata dengan menolak eksepsi Gugatan Aiswariah Amin, SH, oleh Ditreskrimum Polda Sulsel menetapkan (SP3), dikarenakan tidak terpenuhinya unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 dan pasal 378 KUHP", papar Kuasa Hukum Juni Mawarti, SE.

Lanjut, "jadi, justru Aiswariah Amin, SH., sudah melakukan tindakan melawan hukum, karena secara fakta hukum  dan bukti secara formil dan material tidak dapat terpenuhi, maka dengan sendirinya proses hukum tidak dapat dilanjutkan", jelas Baharuddin Machmud, SH. MH.

Sementara itu, Drs. Muh. Natsir DM, SH. BcKu. M.Si., yang dikonfirmasi terkait hal tersebut selaku Ketua Umum DPP Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) sebagai salah satu Lembaga sosial kontrol meminta kepada Penegak Hukum untuk dapat menganalisa dan mencermati dengan baik materi pokok perkara yang sebenarnya secara utuh dan tidak melihat dari satu sisi demi terwujudnya penegakan hukum yang berintegritas dan bermartabat.

(Rahmat)