Warinussy Minta Pemkab Manokwari Jujur Dalam LPJ APBD 2019

Manokwari,RM Yan Ch Warinussy Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya cende...

Manokwari,RM

Yan Ch Warinussy Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya cenderung memandang Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sedang berbohong dalam menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ APBD) 2019. 

Sebab jika disebut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs.Aljabar Makatita bahwa ada keberhasilan, maka pertanyaan saya.

Keberhasilan pembangunan seperti apa? Kenapa Pasar Tingkat di Sanggeng yang merupakan asset ekonomi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dibiarkan terus seperti sekarang? Ungkap Ch.

Lalu kenapa mama-mama asli Papua sebagai pedagang sayur mayur masih berjualan di  sepanjang jalan depan samping pasar tingkat. Sementara sarana pasar mama-mama Papua di lokasi terminal angkutan umum Sanggeng masih belum digunakan hingga saat ini?

Kenapa Pasar tradisional yang dibangun di pantai dekat Pasar Wosi "dibiarkan" terlantar dan terkesan tidak dikelola oleh instansi yang berkompeten? 

Bagaimana dengan pemasukan dana dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manokwari? Sejauh pengamatan LP3BH justru sektor ekonomi komersial yang meningkat dengan pembangunan ruko-ruko. 

Sedangkan pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal Papua tidak nampak. Apalagi pembangunan perekonomian rakyat Papua sesuai amanat pasal 42 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kata Ch.

Bagian tersebut sama sekali tidak nampak berjalan. Karena mama-mama asli Papua masih berdagang tetap di emperan-emperan kios sepanjang los kios Pasar Sanggeng. Bahkan ada pasar "sore malam" mama-mama Papua di sepanjang kiri jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Hotel Maluku hingga ke depan gedung eks Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Manokwari.

Bagaimana bisa APBD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD sebelum disosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Makokwari? Padahal itu diamanatkan jelas di dalam aturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ucap Ch.

Juga pelayanan kesehatan bagi rakyat Papua dan Non Papua di RSUD Manokwari apakah sudah sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku? Apalagi jika sumber pembiayaannya bagi OAP berasal dari dana otonomi khusus. 

Demikian juga dengan proses pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah bagi OAP di Kabupaten Manokwari, sudah berapa banyak anak asli Papua yang memperoleh beasiswa pendidikan atas prestasi akademik yang diraih pada tingkatan tersebut? 

Jadi hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari berlaku jujur dalam mengungkap capaian yang diraih dengan indikator dan parameter yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dibenarkan menurut hukum. Tandas Ch.(Tuti)