Yan CW : MRP Provinsi Papua Barat Jangan Elergi Menerima Kritikan dan Koreksi Dari Pihak Manapun

Papua,RM Sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberay, Yan Christian Warinuss...

Papua,RM
Sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberay, Yan Christian Warinuss.SH.  menyampaikan pandangan hukum bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat tidak perlu alergi kritik dan koreksi dari manapun, termasuk dari Ketua DAP Wilayah III Domberay yang sah Mananwir Paul Finsen Mayor.

Soal permintaan audit dana yang digunakan oleh MRP Papau Barat, itu adalah merupakan permintaan yang masuk akal. Karena  di dalam amanat pasal 67 Undang Undang RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat. Dalam pasal 67 ayat (1) disebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, transparan, dan bertanggung-jawab, dilakukan pengawasan hukum, pengawasan politik, dan pengawasan sosial. Jelas Yan.

Jadi menurut hemat saya, sesungguhnya kekhawatiran Saudara Anggota MRPB Yang Mulia Yulianus Tebu terhadap pernyataan Ketua DAP Wilayah III Domberay adalah sangat berlebihan dan terkesan justru panik. Fakta benar bahwa MRP juga MRPB dibentuk dan didanai dari dana otonomi khusus. Itu jelas diatur dalam amanat pasal  1 huruf g dan pasal 19 sampai dengan pasal 25 UU Otsus Papua.

Sehingga sangat benar apabila ada desakan dari masyarakat adat Papua untuk melakukan evaluasi sesuai amanat pasal 78 UU Otsus Papua. Maka MRP dan juga lembaga lain yang dibentuk karena amanat UU Otsus, patut dievaluasi termasuk aspek penganggaran dan pengelolaannya patut diaudit dan dievaluasi. Sehingga jika ada temuan dari sisi administrasi dan memiliki dampak hukum berupa muatan indikasi terjadi perbuatan melawan hukum serta merugikan keuangan negara,maka itu perlu ditindak-lanjuti baik secara politik, administrasi dan hukum. Kata Yan.
(Tuti)