Dana Otsus Bertambah, Apakah Kekerasan di Tanah Papua Berkurang

Papua Barat,RN Kenaikan angka prosentase penerimaan khusus dalam rangka Otonomi Khusus di Tanah Papua dari 2 persen menjadi 2,5 persen menja...

Papua Barat,RN

Kenaikan angka prosentase penerimaan khusus dalam rangka Otonomi Khusus di Tanah Papua dari 2 persen menjadi 2,5 persen menjadi menarik untuk dikritisi. Sebagai Direktur Eksekutifi Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch Warinussy SH. hendak mempertanyakan manfaat apa yang akan diperoleh rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dalam jangka waktu 20 tahun mendatang pasca perubahan isi pasal 34 ayat (3), huruf c, angka 2, UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut .

Bagaimana dampak dari penambahan prosentase dana Otsus tersebut bagi pemberdayaan ekonomi rakyat Papua? Apakah dana Otsus bagi mama-mama Papua cukup hanya untuk mereka berjualan sirih pinang saja? Apakah dana Otsus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan asli Papua bisa membuka usaha catering? atau laundry? atau memasok kebutuhan persediaan sayur daging bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport Indonesia atau BP Indonesia atau Semen Conch misalnya? Apakah dana Otsus hanya untuk OAP yang sakit dan mereka hanya bisa dirawat di ruang rawat kelas III dengan standar pelayanan minimal sahaja? Apakah dana Otsus bertambah dengan prosentase besar ke Kabupaten/kota di Tanah Papua bisa menjamin bahwa kesempatan pertama dan utama akan didapatkan oleh OAP? Terutama dalam menikmati kesempatan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Apakah penambahan dana Otsus ke daerah kabupaten di wilayah pegunungan Papua bakal mengurangi konflik dan aksi kekerasan bersenjata api selama ini? Menurut pendapat saya bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat memerlukan jawaban yang jujur dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di Tanah Papua, termasuk DPR dan MRP serta TNI, Polri. 

Bahkan perlu pula ada jawaban jujur dari kelompok-kelompok sipil bersenjata yang selama ini dinyatakan sebagai "pengganggu keamanan" di wilayah pegunungan Papua. Termasuk juga Komite Nasional Papua Barat (KNPB) perlu diminta pendapatnya. 

Itulah sebabnya saya selaku Deputy Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) senantiasa mendorong pentingnya dilaksanakan Dialog Damai diantara semua pihak tersebut untuk meletakkan persoalan-persoalan utama dan penting diatas kerangka masalah yang dapat diurai dan dicari solusinya secara bersama dengan mengedepankan perdamaian. 

Ini penting, karena selama adanya kucuran dana Otsus setara 2 persen, konflik sosial politik dan kekerasan meningkat secara signifikan selama lebih dari 20 tahun terakhir. 

Bahkan sangat jarang memperoleh penyelesaian secara adil, termasuk melalui proses penegakan hukum yang fair. Itulah sebabnya dialog menjadi saran yang menurut pandangan saya akan efektif untuk merumuskan masalah yang dialami dan terjadi selama 20 tahun berlangsungnya kebijakan Otsus di Tanah Papua. Sehingga bisa memberi kontribusi jawaban bagi kepentingan evaluasi sesuai amanat pasal 78 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat juga. Tandas  Ch.

Tuti