LAKI Gorontalo akan Konsultasikan Hasil Temuan di Lapangan ke Pihak APH

Gorontalo, RN Dewan Pengurus Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Gorontalo, rencananya pada Senin (28/9/2020) pekan d...

Gorontalo, RN

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Gorontalo, rencananya pada Senin (28/9/2020) pekan depan, akan melakukan konsultasi ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini ke Kejaksaan dan Polda Gorontalo terkait hasil temuannya di lapangan.

Kepada Media ini, Sekretaris DPD LAKI Provinsi Gorontalo, Efendi Dali,S.H mengatakan, pada Senin (21/9/2020) kemarin, DPD LAKI Provinsi Gorontalo telah melakukan investigasi di lapangan terkait dengan pekerjaan pembangunan yang dikerjakan menggunakan uang rakyat.

"Dari hasil investigasi di lapangan, kami menemukan ada beberapa jenis pekerjaan dan pengadaan yang perlu untuk dikomunikasikan dengan pihak APH. Yang pada subtansinya apakah pekerjaan dan pengadaan yang dilaksanakan sudah sesuai mekanisme atau tidak," ujar Efendi, Jum'at (25/9/2020).

Ia menjelaskan, hal tersebut dilaksanakannya untuk memenuhi kewajiban sebagai pengurus LAKI di Daerah. Dimana, kata Efendi, Dewan Pengurus Pusat (DPP) LAKI memberikan kepercayaan dan mandat kepada pengurus DPD LAKI untuk bekerja dengan ikhlas membantu Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan anggaran sampai ke tingkat Desa.

"Dasar hukumnya pun sudah jelas, dimana Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," terang Efendi.

Sementara itu, Ketua DPD LAKI Provinsi Gorontalo, Abdul Karim Nasa menambahkan, selaku Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) LAKI, pihaknya mengedepankan pencegahan korupsi untuk meminimalisir dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat, khususnya Dana Desa yang menjadi perhatian publik.

"Dengan data dugaan korupsi yang ditemukan di beberapa Desa di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), oleh Ormas LAKI, Ormas LAKI akan melakukan konsultasi langsung dengan pihak Polda dan Kejaksaan, dan akan membuat laporan dugaan korupsi terhadap oknum pejabat yang diduga telah melakukan mark up atas Dana Desa tersebut," pungkas Abdul Karim. (RRK)