Pj. Desa Tamasaju Angkat Bicara, Menepis Tudingan Adanya Pungli

Takalar, RN Program kebijakan pemerintah pusat di bidang pertanahan melalui Pendaftaran Teknik Sistematis Lengkap (PTSL) di berikan khususny...

Takalar, RN

Program kebijakan pemerintah pusat di bidang pertanahan melalui Pendaftaran Teknik Sistematis Lengkap (PTSL) di berikan khususnya kepada warga yang ingin mendaftarkan dan mendapatkan status hukum atas alas hak tanah miliknya.

Lain halnya seperti yang terjadi pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar pada tahun 2019 lalu, sejumlah warga yang mengikuti program PTSL yang terealisasi Penerbitan Sertifikat sebanyak 330 atas tanah milik warga.

Namun ironinya dalam beberapa bulan kemudian di tahun 2020, oleh sebagian warga masyarakat Desa Tamasaju justru mempermasalahkan besaran nilai nominal yang dibayarkan oleh setiap warga pemohon program PTSL.

Hal ini membuat Sahriani, S.Pd., selaku Pj. Desa Tamasaju angkat bicara dan meluruskan seperti apa yang menjadi kesalah pahaman dari masyarakat terhadap aparat desa mengenai nilai pembayaran yang sebenarnya, Senin (07/09/2020).

Adapun besaran nilai waktu itu di bayarkan oleh setiap warga pemohon PTSL yakni sebesar Rp. 250.000,- bagi warga yang sudah memiliki kelengkapan atas alas hak tanahnya sedangkan bagi warga yang belum memiliki kelengkapan dan masih perlu upaya pengurusan sebesar Rp. 500.000,-.

Selain itu, menurut Pj. Desa Tamasaju mengungkapkan bahwa terkait adanya

pengaduan oleh oknum warga terhadap beberapa media yang mempublikasikan seolah-olah telah terjadi pungutan di luar ketentuan.

“perlu kami luruskan bahwa benar waktu itu ada beberapa warga yang membayar sebesar Rp. 500.000,- dan ada pula warga yang membayar sesuai ketentuan pembayaran PTSL sebesar Rp. 250.000,-, jelas Sahriani.

"Sejak awal telah disampaikan bahwa sesuai SKB 3 Menteri yakni bagi warga yang sudah memiliki kelengkapan alas hak atas tanahnya sebesar Rp. 250.000,-, tapi bagi warga yang belum memiliki kelengkapan alas hak tanahnya sebesar Rp. 500.000,- itupun sudah bersama warga disepakati, karena masih adanya pengurusan yang harus dilengkapi", papar Pj. Desa Tamasaju.

Sahriani, S.Pd., selaku Pj. Desa Tamasaju menambahkan bahwa segala penyiapan dokumen, pengadaan patok, foto copy dan materai serta operasional aparat desa dalam melakukan pengurusan berkas kelengkapan atas program PTSL setiap warga.

Bahkan, dirinya sebagai Pj. Desa Tamasaju memaparkan bahwa biaya dalam kegiatan penyiapan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai lahan tanah yang dimohonkan.

Begitupun mengenai surat keterangan  bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan riwayat atas tanah yang dikuasai serta bukan tanah aset pemerintah daerah atau desa secara sporadik untuk persiapan pembiayaan program PTSL bagi setiap warga.

Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri No. 25 tahun 2017 tentang Surat Keputusan Bersama 3 Menteri atau di kenal SKB 3 Menteri yang disepakati atas pembayaran PTSL sebesar Rp. 250.000,-.

Mengingat, dengan adanya program PTSL sudah mempermudah warga untuk mendapatkan sertifikat dan selanjutnya dapat digunakan sebagai anggunan atas kepemilikan lahan dan status hukum yang jelas serta memiliki alas hak atas lahan yang dimilikinya. 

Sementara itu, menurut sebagian besar warga Desa Tamasaju merasa bersyukur atas pelayanan aparat desa yang telah membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan program PTSL di desanya.

(Rahmat)