Satu Tahun Kinerja Anggota DPRD

Oleh : Budiyanto, S.Pi Sejak tanggal 5 September 2019 adalah hari Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang terpilih dari hasil Pemilu 2...

Oleh : Budiyanto, S.Pi

Sejak tanggal 5 September 2019 adalah hari Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang terpilih dari hasil Pemilu 2019, bahwa Partai Gerindra telah memperoleh 11 Kursi terbanyak dan PKS 10 kursi serta PDI~P sebanyak 7 Kursi sedangkan Partai Golkar 7 Kursi, Demokrat 6 kursi, PAN 3 kursi, PPP 2 kursi, PKB, PBB, Nasdem dan Perindo masing-masing 1 kursi.

Dari hasil pemilihan Pemilu pada Tahun 2019, bahwa Anggota Dewan dari Partai PKS," Budiyanto, SPi berpesan, bahwa sejak tanggal 05 September 2019 adalah merupakan titik tolak kebersamaan kita untuk kembali membangun Kabupaten Bekasi tanpa perbedaan baik tim sukses internal partai maupun perbedaan dengan eksternal Partai," kata Budiyanto.

Budiyanto menjelaskan, karena adanya suatu perbedaan Partai yang membedakan kita, selebihnya kita sama dan jangan dibuat berbeda," jelas Budiyanto.

Budiyanto memaparkan, bahwa di hari ini tepatnya pada tanggal 05 September 2020 adalah merupakan  Satu Tahun Anggota Dewan bekerja Siang maupun Malam, baik kerja formal maupun non formal, karena tufoksi Anggoota Dewan bukan bagiannya tetap kadang kala kita kerjakan. 

Bahwa berdasarkan UU 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan DPRD merupakan sebagai bagian dari Penyelenggara Negara dengan tufoksi Dewan ada 3 yaitu : 

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Fungsi Penganggaran atau Budgeting serra Fungsi Controlling atau Pengawasan.

Pertama

Tufoksi Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu melakukan inisiative, lebih kreative melakukan identifikasi dan pembuatan solusi sistemik dengan membuat Peraturan Daerah yang mampu memproteksi warga bangsa kita agar menjadi sasaran dan output keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Kedua

Tufoksi Budgeting ataupun Penganggaran kita sebagai Anggota DPRD harus fight, semangat dan penuh pengetahuan untuk memastikan konstituen kita mendapatkan advokasi dan alokasi anggaran dan menjadi subjek maupun objek pembangunan sehingga mendapatkan manfaatkan langsung berupa bantuan anggaran pembangunan pemberdayaan khususnya dan juga bantuan pembangunan tidak langsung lainnya dari kehadiran kita sebagai wakil masyarakat.

Ketiga

Fungsi Pengawasan atau controlling dimana anggota DPRD harus mampu mengelaborasi dan mengidentivikasi segala informasi permasalah masyarakat yang memang harus diselesaikan secara sistemik dan terintegrasi sehingga pembangunan menjadi terarah, terukur dan berdampak jangka panjang untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Budiyato selaku Anggota Dewan dari Partai PKS mengharapkan, agar kita berharap semua Stakeholder dan Masyarakat serta Tim Sukses dan Kader Partai harus kembali aktive menghidupkan ruh perjuangan politik seperti halnya menjelang pemilihan dan sekarang dimasa kemenangan lebih Komunikative lagi untuk bersama~sama bekerja sesuai tufoksi nya masing-masing, bahwa Kader Partai harus dapat bangun dan berkomunikasi serta memberikan informasi atas apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga para Anggota Dewan terus berjuang mengadvokasi masyarakat dan partai membuat arah kebijakan politik berbasis kinerja agar keberadaan PKS dengan jumlah kursi yang banyak, agar dapat memberikan kemanfaatan yang juga lebih besar untuk kemaslahatan Umat, Bangsa dan Negara Indonesia tercinta," ungkap Budiyanto.

JuL