SKPP Pertanyakan Pembagian Pulsa Dari Bawaslu RI

Pandeglang, Radar Nusantara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, penceg...

Pandeglang, Radar Nusantara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu maupun pilkada. 

Memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaran pemilu maupun pilkada. Bawaslu itu sendiri terdiri dari Bawaslu RI sampai Bawaslu Kabupaten.

Menurut informasi bahwa pada bulan April 2020 Bawaslu RI  membuka perekrutan Sekolah Kader Partisipatif Pemilu (SKPP) di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan tujuan agar mampu meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam mengawal Pilkada yang berintegritas.

Sesuai yang ada di Modul pelatihan yang disediakan oleh Bawaslu RI ,

Setelah lolos seleksi administrasi maka peserta akan melanjutkan ke seleksi berikutnya.

Peserta yang sudah mengikuti audio visual dan diskusi daring dapat mengikuti ujian daring.

Setelah lulus dalam ujian, peserta  mendapatkan sertifikat dan kuota pengganti sebesar 75.000.

Rizky, salah satu Peserta SKPP  mengatakan bahwa, dalam modul yang sudah disediakan oleh Bawaslu RI bahwa setiap ujian peserta mendapatkan pulsa senilai Rp.25.000,-  dan ada 3 kali ujian yang seharusnya mendapatkan Rp. 75.000,- 

Namun saya baru sekali dapat pulsa yaitu senilai 25 ribu, padahal temen saya yang juga ikutan SKPP di luar Pandeglang, ini sudah pada cair. saya jadi heran, ungkapnya Rizki pada Senin lalu, (23/9/2020).

Sementara itu, Karsono selaku salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Pandeglang  mengatakan bahwa, mohon bersabar ya kawan-kawan, soalnya saya sudah sampaikan ini ke Bawaslu provinsi untuk ditindak lanjuti ke bawaslu RI (sambil mengirimkan bukti berupa SS) mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pengirimannya bertahap, semoga saja pulsanya segera dikirimkan.

"Karena kami sifatnya hanya sebatas koordinasi dengan Bawaslu Provinsi, tidak punya kewenangan untuk mengirim pulsa" Jelasnya. 

Sedangkan peserta yang lain yaitu Fahmi mengatakan bahwa, hampir 98% kami dari SKPP Pandeglang baru menerima pulsa 1 kali. 

"Ini bukan soal pulsanya tapi ini soal kepercayaan terhadap Bawaslu itu sendiri, uang pulsa memang tak terlalu besar cuma Rp.75.000,- /orang, sedangkan peserta yang mengikuti ujian kurang lebih 56  peserta," terangnya. 

Lanjutnya, maka dari itu sampai hari ini kami masih mempertanyakan karena memang kami dijanjikan, bukan berinisiatif sendiri untuk meminta kuota yang digunakan di ganti.

"Kami juga tidak tahu kendalanya dimana, karena yang kami ketahui bahwa yang kirim pulsa itu Bawaslu RI, kalau kendalanya di Bawaslu RI, tapi udah ada beberapa kabupaten yang pulsanya sudah cair sebanyak 3 kali. Entah di Bawaslu RI nya, Provinsinya atau Kabupatennya, cuma yang kami ketahui Bawaslu Kabupaten tidak ada kewenangan apapun soal pulsa. Hanya sebatas menginformasikan. Kami berharap, segera ada kejelasan." Ujar Fahmi."

Jangan sampe kepercayaan kami hilang terhadap Bawaslu. Karena ujian tanggal 25 Juni sudah selesai dan sekarang sudah bulan September tapi pulsa belum ada kejelasan, tutupnya. **(Yati).