Toko Penjual Oil ??? Konsumen Dirugikan

CIREBON,RN Berdasarkan narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan berinisial E.bm menyampaikan kepada awak media terkaitToko(MDK) Mengeluark...

CIREBON,RN

Berdasarkan narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan berinisial E.bm menyampaikan kepada awak media terkaitToko(MDK) Mengeluarkan nota(Saikoo)tgl 27 Juli 2020 dan satu nota lagi tidak tercantum tanggalnya,Oil MPX2 800ml warna biru seharga 26000.

Harusnya nota nya nama toko MDK.Kami mendatangi toko yang dimaksud narasumber tersebut melalui kasir wanita nya kami awak media ingin ketemu dengan pemilik toko tersebut yang berinisial B kasir wanita menghubungi lewat telepon ke toko yang satunya, kami pun komunikasi ke toko satunya disambut oleh wanita lagi konfirmasi dan kami memberi nomor hp kepada tokoh satunya jam 09.30 pagi pemilik toko menelpon kami awal media meminta waktu untuk ketemu terkait Oil (konfirmasi)pemilik toko inisial B menjawab"saya belum ada waktu nanti saya kabarin"kata pemilik toko tersebut sampai saat ini tidak ada kabarnya sampai berita naik online otomatis dicetak,awak media konfirmasi lewat sms"tidak ada jawaban".

Kami meluruskan bahwa undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merk telah dicabut keberlakuannya dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis("UU MIG").

Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang"kw"dalam pasal 100 pasal 102 UU MIG diatur mengenai tindak pidana terkait merk.

Direktorat merk dan indikasi geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan,di bidang permohonan klasifikasi merk,publikasi dan dokumentasi pemeriksaan,sertifikasi,monitoring dan pelayanan hukum merk dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merk.

Mengenai tugas direktorat jenderal kekayaan intelektual("DJKI") terkait penindakan terhadap para penjual barang palsu, berdasarkan pasal 99 ayat 1 UU MIG, selain pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukuman acara pidana ("KUHP") untuk melakukan penyidikan tindak pidana merk pasal 9 4 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2001 tentang merk jo pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1huruf d, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.(Staff.Redaksi)