BPN GARUT DIMINTA BATALKAN SERTIFIKAT DIDUGA CACAT ADMINISTRASI

Kab, Garut,RN Kuasa dari PPAU (Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara ) Husein Sastranegara , Mohammad Ahsan , jumat (23/10) menyerahkan du...

Kab, Garut,RN

Kuasa dari PPAU (Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara ) Husein Sastranegara , Mohammad Ahsan , jumat (23/10) menyerahkan dua berkas ke BPN dan Bapenda Garut terkait tanah negara yang di peruntukkan bagi para purnawirawan TNI AU.

Untuk BPN Kabupaten  Garut di serahkan surat permohonan Pemblokiran Sertifikat /Permohonan Sertifikat/Balik Nama di tanah negara Rancabuaya 2 yang di peruntukan bagi Purnawirawan TNI AU dan untuk Bapenda Kabupaten Garut tentang permintaan pemblokiran penerbitan SPPT.

Berkas yang di terima oleh  Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN , R.Achmad Syam,S.Sit, M.Si  tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya Serifikat baru yang tidak jelas dasar hukum penerbitannya. Hal ini dilakukan karena masih adanya permohonan penerbitan Sertifikat dan SPPT baru di lahan milik  negara yang di peruntukan bagi para purnawirawan TNI AU yang terletak di Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin  oleh masyarakat yang jelas bukan purnawirawan TNI AU.

Mohammad Ahsan menjelaskan kepada RN bahwa selama ini BPN Kab Garut telah menerbitkan 50 sertifikat untuk lahan PPAU Rancabuaya 2 yang di duga aspal.

Hal ini terlihat dari catatan buku letter C Desa Samuderajaya ternyata selama ini tidak ada pengalihan hak atas lahan tersebut , "  dari data letter C Desa Samuderajaya yang kita miliki , sampai saat ini belum ada perubahan data kepemilikan lahan di area tanah negara yang di peruntukan bagi para purnawirawan TNI AU Husein Sastranegara" ujarnya menjelaskan dasar pengajuan pemblokiran tersebut. Beliaupun memperlihatkan kepada RN jumlah data sertifikat yang telah muncul. 

Selama ini ada dugaan penerbitan Sertifikat aspal  yang dilakukan oleh oknum berinisial DD dan RH tersebut bermotif uang , artinya walau DD dan RH tahu status lahan milik negara tapi di pelintir seolah milik adat hingga bermunculanlah Sertifikat. 

Dalam kasus ini , BPN garut selaku institusi penerbit sertifikat seharusnya melakukan pembatalan sebab ada dugaan cacat administrasi. Saat RN hendak mengkonfirmasi hal ini kepada Plt Kepala BPN Garut , menurut keterangan Kepala Sub Bagian TU , Achmad Syam , beliau  tidak bisa di temui karena sedang rapat.

(Asmi /Zaenal).