Ekonomi Islam Dimasa Kerajaan dan Kesultanan Palembang.

Muara Enim, RN Oleh : H Albar Sentosa Subari (Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan / Peneliti Hukum Adat Indonesia ) dan Marsal (Penghulu Kec...

Muara Enim, RN

Oleh : H Albar Sentosa Subari (Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan / Peneliti Hukum Adat Indonesia ) dan Marsal (Penghulu Kecamatan Muara Enim / Pemerhati Hukum Adat)

Bicara perekonomian islam baik dimasa kerajaan Palembang ataupun Kesultanan Palembang  dari sisi kehidupan masyarakat adat,tentu tidak terlepas dari tradisi dari budaya hulu dan ilir. 

Sebelum kita memasuki masalah perekonomian islam di dimasa dua kerajaan diatas kita akan membahas dulu apa budaya ilir dan budaya ulu. 

Budaya ilir adalah sinonim dari budaya masyarakat adat yang dekat dengan pusat pemerintahan (kerajaan Raja dan kesultanan : Sultan). Sedangkan budaya ulu sinonim dari kehidupan masyarakat adat di pedalaman (uluan). Kedua budaya dari masing masing ilir dan ulu di bidang perekonomian sangat berbeda jauh. Pada masyarakat ilir, mereka lebih terbuka dengan dunia perdagangan karena posisi mereka dekat dengan pelabuhan tempat export impor yang masuk di kerajaan maupun kesultanan. Dan dampaknya mereka lebih makmur dan mudah mendapat pengaruh asing demikian pula penyebaran agama mereka lebih dahulu menerima pelajaran. Sebaliknya bagi masyarakat uluan mereka masih tertutup karena pengaruh luar sulit untuk masuk mencapai pusat perekonomian,yang biasanya dipimpin oleh tua tua sesepuh mereka. Namun kelebihan mereka, masyarakat uluan banyak menghasilkan barang barang dagangan yang sangat populer diperdagangan internasional misal hasil hutan, hasil tambang dan sebagainya. Di sini sudah mulai terlihat benang merah di kedua masyarakat tersebut baik pada masa kerajaan maupun masa kesultanan. Dan umumnya perdagangan saat itu lebih diutamakan adalah sistem barter (tukar menukar) du samping sistem monopoli sudah terlihat, dimana Raja maupun sultan sudah intervensi ke uluan dengan menelusuri sungai sungai yang umumnya bermuara ke sungai Musi. Kalau dilihat dari perkembangan masyarakat adat sendiri maka dapat kita menarik garis sejarah perkembangan masyarakat adat di Sumatera Selatan. Yaitu pada masa kerajaan Palembang, masyarakat adat di uluan masih dipimpin oleh jurai tuwe yang umumnya terikat didalam satu keturunan yaitu unilateral patrilineal. Istilah penulis ini disebut phase awal marga. Sehingga Raja hanya berkomunikasi dengan jurai jurai tuo saja. Sedang masa kesultanan, Sultan dengan strateginya membuat zone zone kesatuan masyarakat adat berdasarkan teritorial (istilah penulis marga phase kesultanan). 

Simpul dari tulisan ini adalah bahwa sistem perekonomian dimasa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang adalah  yang utama adalah sistem barter dan sistem monopoli. Karena Raja dan Sultan memegang kekuasaan sebagai masyarakat ilir dan masyarakat adat adalah masyarakat uluan. 

Sebagai pencerahan kita bersama bahwa masyarakat yang  bermukim di Palembang merupakan bekas pusat Kemaharajaan Sriwijaya (kemudian berubah menjadi Kerajaan Palembang di zaman Demang Lebar Daun dan Sapurba, lalu menjadi taklukan Singosari, Majapahit dan Demak Islam)  yang kemudian menjadi wilayah Kerajaan Islam Palembang. 

Pada masa Majapahit masa Ario Damar putra Majapahit, penduduk Palembang sudah banyak memeluk islam pengaruh kerajaan islam Samudra Pasai yang datang dari sebelah utara Sumatera. Akhirnya Ario Damar memeluk islam dengan nama muslim Ario Abdillah. Yang mempunyai keturunan bernama Raden Fatah. 

Adapun para peneraju Kerajaan Islam Palembang adalah :

1. Sri Susuhunan Abdurrahman (1659-1706).

2. Sultan Mahmud Badaruddin (1724-1757).

3. Sultan Ahmad Najamuddin I ( 1757-1776).

4. Sultan Muhammad Badaruddin (1776-1803).

5. Sultan Mahmud Badaruddin II (1804-1812,1813,1818-1821).

6.Sultan Ahmad Najamuddin II (1812-1813, 1813-1818)

7. Sultan Ahmad Najamuddin III (1821-1823).

Demikian perkembangan kerajaan islam Palembang yang tidak terlepas dari sejarah berdirinya kerajaan Palembang yang sebelumnya dibawah naungan kerajaan islam Demak yang memisahkan diri dengan kerajaan Majapahit.

Khairlani