Kabid HIJSTK: Di Kalbar Tidak Ada Aksi Demo, Hanya Pernyataan Sikap, Ketua Korwil KSBSI: Tidak Ada Demo

Pontianak (Kalbar), RN. Terkait polemik pro-kontra Omnibus Law UU Cipta Kerja yang saat ini terjadi dibeberapa wilayah, Kabid HIJSTK Disnake...

Pontianak (Kalbar), RN.

Terkait polemik pro-kontra Omnibus Law UU Cipta Kerja yang saat ini terjadi dibeberapa wilayah, Kabid HIJSTK Disnaketrans Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa untuk diwilayah Provinsi Kalimantan Barat tidak ada pergerakan massa aksi demo turun kejalan, mereka hanya melakukan audiensi untuk menyampaikan pernyataan sikap. 

"Pernyataan sikap DPP/DPD/Korwil/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Barat Atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diwakili oleh Ketua KSBSI Kalbar Bapak Suherman, SE, Ketua KSPSI Kalbar Drs. Tasril Djohan dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Drs. H. Manto, M.Si didampingi oleh Kabid HIJSTK H. Muhaimenon, SH, M.Kes, dan Kabid PKPTK M. Taufik, SH, MH dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker," ungkap Kabid HIJSTK H. Muhaimenon, SH, M.Kes, saat dikonfirmasi Korwil Kalbar www.radarnusantara.com melalui whatsApp pribadinya, Selasa, 6 Oktober 2020, Pukul 12.15 WIB.

Muhaimenon menyampaikan, pertemuan tersebut berlangsung kemarin pada hari Senin, 5 Oktober 2020, di Ruang Rapat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. 

"Dari perwakilan KSPSI dan KSBSI menyampaikan bahwa untuk Provinsi Kalimantan Barat tidak akan dilakukan aksi turun ke jalan yang melibatkan masa, tetapi pada tanggal 7 Oktober 2020 antara pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB akan dilakukan aksi dengar pendapat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya.

Kabid HIJSTK Disnaketrans Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, adapun jumlah yang akan aksi dengar pendapat terdiri dari 7 perwakilan Konfederasi tidak lebih dari 35 orang mengingat adanya covid 19. Pada pertemuan dengar pendapat tersebut akan disampaikan pernyataan sikap atas RUU Cipta Kerja sebagaimana hasil rapat tanggal 6 Maret 2020 yang meliputi: Pada prinsipnya tidak menolak Omnimbuslaw secara keseluruhan. 

"Menolak dimasukannya cluster ketenagakerjaan di dalam Omnimbuslaw RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan Kemenko Bidang Perekonomian kepada DPR RI tanggal 12 Februari 2020," terangnya.

Lebih lanjut, meminta DPR RI agar cluster ketenagakerjaan diatur tersendiri dengan memperhatikan aspirasi/masukan/koreksi dari SP/SB terhadap beberapa ketentuan Pasal-Pasal yang tertuang dalam cluster ketenagakerjaan sebagaimana terlampir. 

Meminta DPR RI untuk mengundang seluruh perwakilan DPP/DPD/Korwil/Konfederasi SP/SB se-Indonesia dalam rangka dengar pendapat/hearing mengenai cluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. 

Meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar menyampaikan pernyataan sikap dan usulan ini kepada Kemenko Bidang Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan RI dengan tembusan Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 

"Meminta DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan pernyataan sikap kepada DPR RI," pungkasnya.

Sementara itu, terkait audensi atau dengar pendapat yang awalnya direncanakan pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Korwil KSBSI Provinsi Kalimantan Barat dengan tegas dirinya menyampaikan bahwa rencana tersebut dibatalkan.

"Tidak ada aksi demo dan mogok kerja, karena mempertimbangkan kondisi Covid-19," tegas Suherman saat dikonfirmasi melalui whatsApp pribadinya, pukul 14.15 WIB.

Menurut Suherman, pembatalan Audensi tersebut juga sudah disampaikan kepada federasi-federasi buruh lainnya. Walaupun dibatalkan, Suherman menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengkajian ulang salinan UU Cipta Kerja.

"DPR RI melakukan tipu-tipu terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, padahal rencana pengesahan tersebut dijadwalkan pada tanggal 8 Oktober 2020, tetapi kemarin (Senin, 5 Oktober 2020), RUU Cipta Kerja tersebut sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja, mereka main kucing-kucingan, tipu-tipuan," tandas Suherman.

Namun walaupun demikian, Ketua Korwil KSBSI Provinsi Kalimantan Barat, berharap hak-hak buruh atau tenaga kerja yang belum terakomodir dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut, dapat dimasukkan dalam Perpu.

"Kita berharap hak buruh atau tenaga kerja yang belum terakomodir, nantinya bisa dimasukkan atau diakomodir pada Perpu,"harap Ketua Korwil KSBSI Provinsi Kalimantan Barat.

Adrian.