LP3BH Desak Kajati PB "tetapkan" Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah TA 2018

Papua Barat,RN Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Warinussy mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat un...

Papua Barat,RN

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Warinussy mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk terus menindak-lanjuti proses hukum penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan dana Hibah bantuan keagamaan dan mahasiswa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Tahun Anggaran 2018. 

Warinussy mengatakan Belum lama ini ada pernyataan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Barat di media online bahwa pihaknya sudah memanggil dan memeriksa sekitar 8 (delapan) orang saksi. 

Dari segi, penyelidikan suatu tindak pidana, saya menilai sebagai kemajuan luar biasa. Selanjutnya sangat perlu ada penelusuran lebih jauh mengenai proses pengajuan usulan dana hibah tersebut sebelum ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov Papua Barat. 

Apakah usulan dana tersebut murni lahir dari aspiran rakyat atau umat Kristiani di Papua Barat? Ataukah bentuknya "fiktif" seperti pernah terjadi pada kasus pidana "Gereja fiktif" di Kabupaten Sorong beberapa tahun lalu. 

Apalagi jika para penerima dana hibah tersebut ada yang berkedudukan di luar Manokwari, seperti di Sorong, bahkan di Biak dan Jayapura yang ada di wilayah Provinsi Papua. 

Penelusuran dan penyelidikan juga mesti dilakukan ke biro yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah tersebut. 

Sesuai amanat pasal 2 dan juga pasal 3 dari UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut saya diduga keras perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi yang akan ditetapkan sebagai tersangka kelak. 

Sangat mengetahui kemana mengalirnya dana 68 Miliar rupiah yang ditemukan oleh aparat penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat sebagai kerugian negara di Tahun Anggaran 2018 tersebut. 

Kita berharap penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2018 terkait kerugian negara 68 Miliar rupiah akan menjadi kado Natal dan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2020  pada bulan Desember mendatang. Tandas Warinussy.

Tuti