Plh. Sekda Takalar Mewakili Bupati Tersudut Hak Interpelasi DPRD

Takalar, RN Bermula begitu kuatnya arus gelombang oleh warga masyarakat Takalar sampai animo di beberapa wilayah di Kabupaten Takalar, nampa...

Takalar, RN

Bermula begitu kuatnya arus gelombang oleh warga masyarakat Takalar sampai animo di beberapa wilayah di Kabupaten Takalar, nampak di halaman dan sekitar Kantor DPRD Takalar hadir mengikuti secara virtual jalannya Rapat Paripurna Hak Interpelasi kepada Bupati Takalar.

Hal ini mengingat sepanjang sejarah, Pemerintah Kabupaten Takalar baru kali ini DPRD Kabupaten Takalar menggelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi kepada Bupati Takalar, bertempat di Ruang Aula Paripurna DPRD Takalar, Jumat (02/09/2020).

Dalam Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Takalar Muh. Darwis Sijaya dari Fraksi PKS yang didampingi Wakil Ketua I H.M. Jabir Bonto dari Fraksi Golongan Karya  dan Bupati Takalar yang diwakili Sekda Plh. H. Rahmansyah Lantara.

Seyogyanya Bupati Takalar H. Syamsari Kitta, S.Pt. MM., hadir dalam memenuhi undangan DPRD Kabupaten Takalar, namun pada Rapat Paripurna Hak Interpelasi tersebut Bupati tidak juga kunjung hadir mengikuti rapat.

Selain itu, pada kesempatan tersebut hadir 19 orang Legislator dari 30 orang yang diharapkan hadir, para SKPD, tokoh masyarakat dan sejumlah insan Pers serta para aktivis LSM mengikuti Hak Interpelasi DPRD kepada Bupati Takalar. 

Rapat yang cukup seru diwarnai dengan beberapa interupsi dari para Legislator yang mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Takalar dan mengkomfrontir pertanyaan kepada Plh. Sekda Takalar Rahmansyah Lantara terkait beberapa point yang menjadi Isue aspirasi dari  warga masyarakat Takalar.

"Ini menyangkut etika, seharusnya Bupati hadir menempatkan DPRD sebagai mitra, seakan-akan ini tidak penting, tolong pak Sekda sampaikan alasan", tutur salah seorang Legislator.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Takalar Muh. Darwis Sijaya yang memimpin Rapat Paripurna tersebut menuturkan beberapa poin yang menjadi aspirasi masyarakat, sehingga terjadinya agenda Hak Interpelasi DPRD Takalar.

Nampak beberapa Legislator sempat secara bergantian mengungkap aspirasi masyarakat yakni P 22 Bupati Takalar, TPP untuk ASN, Pilkades serentak, transparansi anggaran covid-19 dan mutasi ASN serta beberapa isue lainnya. 

Menurut Wakil Ketua I DPRD Takalar, H. Muh. Jabir Bonto yang menyampaikan dengan berkelakar bahwa perwakilan Bupati Takalar adalah "Bupati Palsu" sontak dalam ruangan Aula peserta yang mengikuti histeris tertawa.

"Seharusnya pak Bupati tidak perlu diwakilkan, hal ini merupakan agenda yang sangat penting warga masyarakat Takalar kepada pemimpinnya, jadi kenapa yang datang Bupati Palsu", ujar M. Jabir Bonto.

Sementara itu, dalam sambutannya menanggapi ungkapan tersebut Plh. Sekda Takalar Rahmansyah Lantara menyampaikan bahwa ketidakhadiran Bapak Bupati, dikarenakan kondisinya yang kurang sehat.

Plh. Sekda Takalar juga menambahkan bahwa dirinya mendapatkan tugas langsung mewakili Bapak Bupati, pada beberapa saat menjelang kegiatan Rapat Paripurna Hak Interpelasi berlangsung.

Bahkan, nampak dalam rapat tersebut Plh. Sekda, Rahmansyah Lantara sangat kewalahan menjawab beberapa pertanyaan dari para Legislator yang secara bergantian mengkomfrontir pertanyaan kepadanya. 

Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna yang sempat discoursing beberapa kali, namun Ketua DPRD Takalar Muh. Darwis Sijaya mengungkapkan bahwa semua jawaban Plh. Sekda Takalar Rahmansyah Lantara dianggap tidak jujur dalam memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang dipertanyakan.

Pada akhirnya hasil Rapat Paripurna Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Takalar memutuskan bahwa menolak semua jawaban dari pada Plh. Sekda Takalar yang mewakili Bupati Takalar dan akan dilanjutkan ke dalam agenda Rapat Hak Angket DPRD Kabupaten Takalar.

(Rahmat)